Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dijelaskan Men...

Putra paling kecil Presiden Jokowi Widodo yang bernama Kaesang Pangarep yang dalam kesehariannya sering membuat Video Log atau Vlog. Dari Vlog ini ternyata tidak semua orang suka dengan isi materi yang ada dalam video youtube tersebut. Salah satu video Kaesang yang berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 dan sudah dilihat 1.4 jutaan pemirsa, akhirnya Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang ke Kantor Kepolisian Resort Metr...

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hakim yang su...

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada tanggal 1...

Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan sudah memiliki nama fasilitas primer seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter keluarga yang bisa dikunjungi pada saat sakit di Kartu BPJS. Sebagaimana kami ambil dari Q&A BPJS  bahwa Kartu BPJS berlaku secara nasional, maksudnya adalah jika sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS maka bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika peserta terdaftar di s...

Pada tanggal 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (“Perpres UKPPIP”). Perpres UKPPIP ini dibuat atas pertimbangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis dan terpadu. Diterbitkannya Prepres UKPPIP ini ...

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai sepuluh me...

Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / April 8, 2017

Pertanyaan: Saya ingin bertanya. Seorang anak klas 1 smp dituduh membunuh temannya. Apakah anak tersebut dikenakan pasal pembunuhan? Tolong infonya   Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami akan memberikan defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa a...

KALAU TAAT PADA PANCASILA DAN UUD 1945, KENAPA TAKUT DENGAN PERPU NO.2 TAHUN 2017?

Salah satu yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) adalah membuat suatu Perpu jika dianggap ada ihwal kegentingan yang memaksa. Pada tanggal 10 Juli 2017 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“Perppu 2/2017”). Sebagaimana dije...

Gara-Gara Ini Kaesang Dilaporkan Ke Polisi
Berita Hukum / Juli 5, 2017

Putra paling kecil Presiden Jokowi Widodo yang bernama Kaesang Pangarep yang dalam kesehariannya sering membuat Video Log atau Vlog. Dari Vlog ini ternyata tidak semua orang suka dengan isi materi yang ada dalam video youtube tersebut. Salah satu video Kaesang yang berjudul #BapakMintaProyek yang diunggah pada tanggal 27 Mei 2017 dan sudah dilihat 1.4 jutaan pemirsa, akhirnya Muhammad Hidayat melaporkan Kaesang ke Kantor Kepolisian R...

Jangka Waktu Penahanan dan Akibat Hukumnya
Hukum Acara Pidana / Juli 3, 2017

Pertanyaan: Assalamualaikum.. Minta pencerahannya Bapak/Ibu.. Jika selama 4bln belum ada pelimpahan berkas ke kejaksaan, Apakah tanahan berhak untuk meminta pembebasan? Terima kasih Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) atau masih menggunakan Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) sebagai acuan dalam melakukan proses pemeriksaan suatu perkara dalam ha...

ARUS BALIK UNTUK CARI UANG UNTUK MUDIK TAHUN DEPAN
Catatan Suka-Suka / Juli 1, 2017

Mudik merupakan satu tradisi dari perantau baik yang sedang study atau bekerja untuk balik ke kampung halaman. Katanya mudik berasal dari bahasa jawa ngoko yaitu mulih dilik ada juga yang bilang mulih dhisik yang berarti pulang untuk sementara/sebentar. Mudik yang menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia sering dilakukan pada hari-hari raya besar agama seperti lebaran. Dengan tujuan berkumpul dengan orang tua dan sanak saudara se...

BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1653 yang berbunyi: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula...

Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Kaca Mata Hukum
Hukum Keluarga dan Waris / Juni 21, 2017

Pertanyaan: Assalamualaikum wr.wb bpak ato ibu pengacara digrup ini…Sy domisili surabaya mohon bantuan bimbingannya,apabila orang tuanya bercerai apakah seorang anak umur 5 tahun hak asuhnya bs jatuh ke ayahnya…Atas perhatiannya sy ucapkan terima kasih 🙏🙏🙏   Jawaban: Baik terima kasih atas pertanyaan anda, Sejak dalam perkawinan dilangsungkan dan memperoleh anak maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ten...

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) agak berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) Pasal 55 dimana disebutkan bahwa gugatan dap...

MENANTI “WAKIL TUHAN” YANG BAIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
Berita Hukum , Opini Hukum / Juni 16, 2017

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hak...

Ini Amar Putusan Permohonan Teman Ahok DKK
Berita Hukum / Juni 14, 2017

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada...

Daluarsa Penuntutan Dan Daluarsa Menjalankan Pidana
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Juni 12, 2017

Pertanyaan: Mohon penjelasannya apakah kasus pidana bisa ada masa kadaluarsanya? Sampai berapa tahun kalo ada kadaluarsanya? Jawaban: Terima kasih atas Pertanyaannya, Karena saudara tidak menjelaskan daluarsa apa yang saudara maksud maka kami akan menjelaskan daluarsa dalam penuntutan dan menjalankan hukuman. Penuntutan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpa...