Gratis Dalam Mengambil Barang Bukti Di Kepolisian
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / Oktober 30, 2015

Pertanyaan: Mau tanya………. Untuk mengeluarkan kendaraan dr polisi pasca kecelakaan lalu lintas sebenarnya apakah ada biayanya? Itu ada aturannya ataukah hanya oknum?   Gambar: Ilustrasi Pembayaran Jawab: Dari pertanyaan anda kami menyimpulkan bahwa anda mengalami kecelakaan dimana kendaraan yang anda gunakan pada saat kecelakaan tersebut disita oleh Penyidik. Namun anda tidak menjelaskan apakah proses dalam pemeriksaan atau sudah selesai. Jika Kendaraan anda masih diperlukan dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi: Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a.  kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.  2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi…

PEMBERIAN KUASA DENGAN SURAT KUASA DALAM SISTEM PERADILAN
harianjalegal.com , Hukum Acara Perdata / Oktober 22, 2015

Gambar Surat Kuasa Dulu penggunaan surat kuasa hanya dikenal dalam dunia hukum, akan tetapi saat ini surat kuasa sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam kehidupan masyarakat. Jika kita melihat aturan hukum di Indonesia Surat Kuasa tidak ada diatur secara detail, namun untuk memahami istilah Surat Kuasa maka kita bisa melihat istilah Pemberian Kuasa terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”): Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Apabila kita bagi maka pasal tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu 1.    suatu persetujuan   2.  pemberian kekuasaan terhadap orang lain  3.    melakukan sesuatu atas nama orang yang menyerahkan kuasa tersebut. Unsur Suatu Persetujuan sebagaimana dimaksud di atas tentunya harus memenuhi Pasal 1320 KUHperdata yaitu mengenai Sepakat, Cakap, Suatu Hal tertentu dan Sebab yang halal. Atas unsur tersebut dinyatakan secara tegas berakibat apa yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan dari pemberi kuasa secara hukum. Untuk bentuk surat kuasa bisa dilihat di Pasal 1793 KUHPerdata yang berbunyi: Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan….

Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Hibah Dan Daluarsa Penuntutannya
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Oktober 22, 2015

Pertanyaan: Selamat pagi pak. Apakah memalsukan tanda tangan penghibah di akta hibah dapat dipidanakan? Sedangkan hal ini baru diketahui setelah 20 Tahun Gambar: Ilustrasi Tanda Tangan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Akta adalah Surat tanda bukti yang berisi pernyataan (Keterangan, Pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan ha katas sesuatu kepada orang lain, hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata: Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dengan dipalsukakannya suatu tanda tangan maka secara otomatis surat tersebut adalah palsu. Dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia di atur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menyebutkan: (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut…

Pengakuan Hak Tanah VS Sertipikat Tanah
harianjalegal.com , Hukum Agraria / Oktober 21, 2015

Pertanyaan Kita memiliki tanah yang hanya memiliki Pengakuan hak dan belum memiliki sertipikat, dan kemudian ada yang klaim tanah kita dan sudah memiliki sertipikat, kalau begitu siapa yang menang ya?“ Gambar: Sertipikat Pertama kita akan membahas tentang apa itu pengakuan hak, istilah pengakuan hak dalam Agraria dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah dimana dalam Pasal 7 disebutkan:  Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334).Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya. Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) yang berwenang memberikan hak…

PERADILAN IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM TERDAKWA
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / Oktober 19, 2015

Ilustrasi Persidangan in absentia PENDAHULUAN Mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah (beaurocratic corruption), tetapi juga dalam sistem peradilan (judiciary corruption) di Indonesia. (Syamsuddin, 2011: 175) Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa pula. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Salah satu cara yang dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (in absentia). Sidang in absentia ini telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana…