PERADILAN IN ABSENTIA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM TERDAKWA
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / Oktober 19, 2015

Ilustrasi Persidangan in absentia PENDAHULUAN Mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintah (beaurocratic corruption), tetapi juga dalam sistem peradilan (judiciary corruption) di Indonesia. (Syamsuddin, 2011: 175) Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa pula. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: “tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Salah satu cara yang dilakukan secara luar biasa adalah dapat dilangsungkannya pemeriksaan perkara korupsi tanpa dihadiri oleh terdakwa (in absentia). Sidang in absentia ini telah diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana…