Pengakuan Hak Tanah VS Sertipikat Tanah

Oktober 21, 2015
Pertanyaan
Kita memiliki tanah yang hanya memiliki Pengakuan hak dan belum memiliki sertipikat, dan kemudian ada yang klaim tanah kita dan sudah memiliki sertipikat, kalau begitu siapa yang menang ya?
Gambar: Sertipikat

Pertama kita akan membahas tentang apa itu pengakuan hak, istilah pengakuan hak dalam Agraria dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah dimana dalam Pasal 7 disebutkan: 

  1. Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksanaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334).Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa yang empunya maupun letak, luas dan batas-batas tanahnya.
  2. Pengakuan hak yang dimaksudkan di dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan. Jika menurut Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) yang berwenang memberikan hak yang diakui itu instansi yang lebih rendah, maka instansi itulah memberikan pengakuan tersebut. 
  3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6, maka di dalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai, yang atas permohonan yang berkepentingan, akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Di daerah mana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan, maka pengakuan hak itu baru mulai berlaku, jika haknya telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertifikat atau sertifikat sementara, dengan dipungut biaya menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
Artinya adalah bahwa Pengakuan Hak adalah suatu Proses atau bagian dari proses untuk mendapatkan sertipikat tanah dengan beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi. 
Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi: 
  1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  2. Pendaftaran tanah, meliputi kegiatan :

  • Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
  • Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan-peralihan hak tersebut;
  • Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Artinya pemberian surat tanda bukti hak atau yang biasa disebut dengan sertipikat merupakan suatu Dokumen yang berasal dari salinan buku tanah dan surat ukur yang awalnya didaftarkan dan kemudian disahkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemberian sertipikat ini diatur dalam suatu aturan hukum yang berlaku secara Nasional. Hal ini agar bagi pemilik mendapat pengakuan dan kepastian hukum. 

Dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
  1. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 
  2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. 

Setiap orang yang memiliki sertipikat harus dianggap sah memiliki hak atas tanah tersebut karena setiap orang yang memiliki sertipat atas tanah sudah memiliki kepastian serta perlindungan hukum yang artinya jika ada pertentangan yang mengenai kepemilikan tanah maka atas kepemilikan tanah berdasarkan sertipikat tersebut harus dibuktikan sebaliknya di hadapan Pengadilan. 

Daftar Pustaka:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
  2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran Berkas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah;
  3. Undang-undang Pokok Agraria 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan