Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Hibah Dan Daluarsa Penuntutannya

Oktober 22, 2015
Pertanyaan:
Selamat pagi pak. Apakah memalsukan tanda tangan penghibah di akta hibah dapat dipidanakan? Sedangkan hal ini baru diketahui setelah 20 Tahun


Gambar: Ilustrasi Tanda Tangan
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa Akta adalah Surat tanda bukti yang berisi pernyataan (Keterangan, Pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan ha katas sesuatu kepada orang lain, hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Dengan dipalsukakannya suatu tanda tangan maka secara otomatis surat tersebut adalah palsu. Dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia di atur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) menyebutkan:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Artinya adalah bahwa siapa yang membuat surat palsu dengan memalsukan tanda tangan dan atau yang memakai Surat Palsu tersebut seolah-olah surat tersebut sah dan benar bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
Kemudian dalam pasal 264 KUHP juga megatur tentang pidana yang lebih lama terhadap tindakan pemalsuan atas hal tertentu, Pasal 264 berbunyi:

1)   Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
a.      akta-akta otentik;
b.   surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
c.   surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
d.     talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
e.      surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
2)      Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari pertanyaan yang  Penanya tanyakan terkait dengan pemalsuan tanda tangan dalam akta hibah, karena akta tersebut tergolong dalam akta otentik, maka bagi yang melakukannya dapat dikenakan pidana Penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Namun yang menjadi kendala adalah bagaimana jika tindakan pemalsuan tersebut sudah terjadi 20 (dua puluh) tahun yang lalu? Apakah si pelaku masih bisa dituntut ke pengadilan?.

Hukum pidana di Indonesia mengenal dua jenis daluarsa, yaitu daluarsa penuntutan dan daluarsa menjalankan pidana. Yang kita akan bahas adalah daluarsa dalam penuntutan. Pasal 78 KUHP berbunyi:
1)      Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:
1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2.   mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3.   mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun
4.    mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
2)  Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pemalsuan akta dipidana paling lama 8 (delapan) Tahun sehingga sesuai dengan Pasal 78 ayat 1 angka 1 KUHP diatas maka daluarsa penuntutannya sesudah 12 (dua belas) tahun. Artinya apabila sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun sudah tidak bisa dilakukan penuntutan lagi.

Daftar Isi

          Kitab Undang-undang Hukum Pidana

          Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan