PEMBERIAN KUASA DENGAN SURAT KUASA DALAM SISTEM PERADILAN

Oktober 22, 2015


Gambar Surat Kuasa

Dulu penggunaan surat kuasa hanya dikenal dalam dunia hukum, akan tetapi saat ini surat kuasa sudah digunakan untuk berbagai keperluan sederhana dalam kehidupan masyarakat.
Jika kita melihat aturan hukum di Indonesia Surat Kuasa tidak ada diatur secara detail, namun untuk memahami istilah Surat Kuasa maka kita bisa melihat istilah Pemberian Kuasa terlebih dahulu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”):
Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan:
Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
Apabila kita bagi maka pasal tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu
1.    suatu persetujuan  
2.  pemberian kekuasaan terhadap orang lain 
3.    melakukan sesuatu atas nama orang yang menyerahkan kuasa tersebut.

Unsur Suatu Persetujuan sebagaimana dimaksud di atas tentunya harus memenuhi Pasal 1320 KUHperdata yaitu mengenai Sepakat, Cakap, Suatu Hal tertentu dan Sebab yang halal. Atas unsur tersebut dinyatakan secara tegas berakibat apa yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan dari pemberi kuasa secara hukum.
Untuk bentuk surat kuasa bisa dilihat di Pasal 1793 KUHPerdata yang berbunyi:
Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.
Maksud dari Pasal 1793 KUHperdata memberikan kemungkinan dalam pemberian kuasa yang dibedakan menjadi :
1.    Secara tertulis :
a.    Dalam suatu akta umum (akta notaris), surat kuasa yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
b.    Dalam suatu tulisan dibawah tangan, surat kuasa yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum kekuatan pembuktiannya berada pada putusan hakim.
c.    Dalam sepucuk surat.
2.    Secara Lisan.
Cara pemberian surat kuasa dalam model ini harus diucapkan didepan hakim dalam proses persidangan di Pengadilan. Disamping pemberian secara tertulis dan lisan juga dapat dibedakan menjadi pemberian kuasa secara tegas dan diam-diam.
Di dalam Pasal 1795 dan 1796 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pemberian kuasa yaitu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : Pemberian kuasa secara khusus dan Pemberian kuasa umum. Sedangkan mengenai batas kewenangan dari pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1797 KUHPerdata yaitu :
1.      Penerima kuasa tidak boleh bertindak  melebihi dari kuasa yang diberikan.
2.      Kuasa untuk menyelesaikan suatu urusan melalui perdamaian, tidak memberikan arti bahwa perkaranya dapat diserahkan kepada putusan wasit.
Pasal 123 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) memberikan kemungkinan kepada pihak yang berperkara di persidangan untuk memberikan kuasa kepada oleh orang lain dengan diberikannya Surat Kuasa Khusus. Secara teoritis kuasa untuk mewakili beracara di Pengadilan dapat terjadi karena dua hal yaitu :
1.  Kuasa/perwakilan berdasarkan Undang-Undang yaitu kuasa yang karena sudah menjadi kewajiban dari  ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya berpekaranya pihak wali untuk kepentingan anak-anak dibawah umur, pengampu untuk kepentingan orang yang dibawah pengampuan, kepada daerah atau instansi negara yang mewakili Negara.
2.    Kuasa/perwakilan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, seseorang menunjuk orang lain dengan memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam mempertahankan kepentinganya di depan Pengadilan
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994. Surat kuasa harus mencantumkan nama para pihak dan apa yang menjadi perselisihan atau persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa dan jika diinginkan dengan tambahan untuk mengajukan banding dan kasasi. Surat kuasa juga harus bermeterai untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Materai dan meterainya harus diberi tanggal dan apabila tidak diberi tanggal maka dianggap tidak bermaterai.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 31/P/169/M/1959 Perihal Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959, Syarat Formil dalam membuat surat kuasa khusus adalah:
  1. Identitas pemberi dan penerima kuasa, yaitu nama lengkap, pekerjaan, alamat atau tempat tinggal.
  2. Nama pengadilan tempat beracara, misal pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
  3. Apa yang menjadi sengketa pokok perkara, hal ini untuk menunjukan kekhususan perkara, misal tentang jual beli tanah.
  4. Penelaah isi kuasa yang diberikan, di sini menjelaskan hal ihwal apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi di luar apa yang disebutkan dalam isi surat kuasa tidak boleh dilakukan oleh penerima kuasa.
  5. Memuat hak Substitusi, di sini untuk mengantisipasi apabila penerima kuasa berhalangan sehingga dapat dialihkan kepada orang lain.

Daftar Pustaka

– Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

– Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

– Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 1994

– Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 31/P/169/M/1959 Perihal Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 1959.

– Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Materai

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan