Gratis Dalam Mengambil Barang Bukti Di Kepolisian

Oktober 30, 2015
Pertanyaan:
Mau tanya………. Untuk mengeluarkan kendaraan dr polisi pasca kecelakaan lalu lintas sebenarnya apakah ada biayanya? Itu ada aturannya ataukah hanya oknum?
 

Gambar: Ilustrasi Pembayaran

Jawab:
Dari pertanyaan anda kami menyimpulkan bahwa anda mengalami kecelakaan dimana kendaraan yang anda gunakan pada saat kecelakaan tersebut disita oleh Penyidik. Namun anda tidak menjelaskan apakah proses dalam pemeriksaan atau sudah selesai. Jika Kendaraan anda masih diperlukan dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi:
  1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
a.  kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. 
2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti dalam perkara lain.
Jika barang tersebut sudah tidak diperlukan dan berada pada Tahap Kepolisian maka diatur juga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkap No. 10 Tahun 2010”). Dalam Pasal Pasal 19 ayat (1) Perkap No. 10 Tahun 2010 yang menyatakan:
Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan/atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik.”
Yang artinya Anda dapat melakukan permohonan supaya atasan penyidik mengeluarkan penetapan/pengembalian Kendaraan Anda. Dan apabila kemungkinan terburuk Kendaraan tersebut masih digunakan untuk keperluan pemeriksaan, Anda masih bisa menggunakan hak Anda untuk miminjam kendaraan yang sedang disita tersebut, hal ini berdasarkan Pasa 23 Perkap No. 10 Tahun 2010:
(1). Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
(2). Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
a.  pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik;
b. atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut; dan
c. setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB (Pejabat Pengelola Barang Bukti).
(3)   Atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. para Direktur Bareskrim Polri, Direktur Polair Polri dan Direktur Lalu Lintas Polri pada tingkat Mabes Polri;
b.  para Direktur Reskrim/Narkoba/Polair/Lantas pada tingkat Polda;
c.  para Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes;
d. para Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan
e.  para Kapolres/tro/ta tingkat Polsek/tro/ta.
(4)  Penilaian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, didasarkan atas:
a.  bukti kepemilikan barang bukti yang sah;
b. kesediaan untuk merawat dan tidak mengubah bentuk, wujud, dan warna barang bukti;
c. kesediaan untuk menghadirkan barang bukti bila diperlukan sewaktu-waktu; dan
d.  kesediaan untuk tidak memindahtangankan barang bukti kepada pihak lain.”
Mengenai biaya untuk melakukan permohonan Kendaraan Anda, belum ada aturan yang menyatakan bahwa dalam pengambilan Barang Bukti dalam hal ini Kendaraan Anda dikenakan biaya administrasi atau biaya lainnya. Sehingga tidak ada keharusan Anda untuk menyerahkan sejumlah uang untuk mengambil barang Anda.


Demikian Sharing dari kami. Terimakasih
Daftar Pustaka
1.  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”)
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan