BISAKAH MOGOK KERJA DI PECAT DARI PERUSAHAAN?
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 24, 2015

Pertanyaan Akhir-akhir ini banya buruh yang melakukan Mogok kerja, apakah itu diperbolehkan? Bagaimana kedudukan mereka di suatu perusahaan, apakah mereka bisa dikenakan Surat peringatan atau sanksi (pemecatan)? Gambar Ilustrasi Mogok Kerja (sumber:www.cartoonstock.com) Jawab Sesuai dengan Pasal 1 angka 23Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) “Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan” Di Indonesia, mengenai Mogok kerja di atur dan dapat kita lihat dalam Pasal 137-145 UU Ketenagakerjaan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out) (“SE Menakertrans 368”) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (“Kepmen 232”). Mogok kerja merupakan hak dari setiap setiap pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan. Untuk dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi Pasal 139 dan 140 UU Ketenagakerjaan Pasal 139 UU Ketenagakerjaan: “Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur…

APAKAH PEMBACA METER BISA DIPIDANAKAN?
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 20, 2015

Pertanyaan Kami suatu perusahaan air minum, setiap bulan kami harus melakukan pembacaan meter air pelanggan. Ada kalanya petugas kami tidak menemukan pemilik rumah. Bagaimana jika Petugas kami memasuki pekarangan apakah bisa diadukan atau dipidanakan? Mohon saran terkait hal tersebut.   Gambar: Meter Reading (Sumber Dreamstime.com) Jawab Memang suatu dilema ketika kita menemukan kejadian tersebut, bagaimana kalau pemilik rumah tidak suka atau malah melaporkan petugas? Jika hal tersebut terjadi  ada kemungkinan pencatat meter tersebut “di jerat” dengan pasal Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam pasal tersebut jika diuraikan maka terdiri dari unsur-unsur: 1.       memaksa masuk ke dalam: 2.       terhadap objek rumah,  ruangan, pekarangan yang tertutup; 3.       dengan melawan hukum. Soesilo (1991:143) mengatakan untuk menjelaskan pasal 167 KUHP ini merupakan “huisvredebreuk” yang artinya pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah: 1.       Dengan melawan hak…

PEMERASAN OLEH OKNUM WARTAWAN APA HUKUMANNYA?
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 18, 2015

Pertanyaan: Saya ada kasus dimana saya didatangi wartawan dengan menunjukkan koran dan identitas (ID wartawan) dan mengatakan akan memblowup suatu masalah yang ada pada diri saya, Apakah bisa seorang yang mengaku wartawan melakukan pemerasan, supaya suatu kasus tidak di blowup di Koran. Apa hukumannya? Mohon Penjelasannya. Gambar Ilustrasi Pemerasan Jawab: Dalam Peraturan Perundang-Undangan profesi wartawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (“UU Pers”), Pada Pasal 1 angka 4 UU Pers mengatakan Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan Jurnalistik.  Seorang wartawan juga harus tunduk pada suatu Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 2 UU Pers. Jika ada seorang mengaku wartawan dengan menunjukkan Koran dan Identitas dimana Dia bertugas kita bisa cek yang bersangkutan keperusahaan Pers (Koran tersebut), jika benar bahwa orang tersebut adalah seorang wartawan yang sudah tunduk pada Kode Etik Profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (“Kode Etik”). Pada Pasal 4 Kode Etik mengatakan: Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu Pihak. Artinya adalah seorang wartawan tidak boleh menerima atau bahkan “Meminta” imbalan baik berbentuk materi, uang atau fasilitas lainnya kepada seseorang supaya kasus tersebut tidak…

TIDAK TERLIBAT DALAM MENJUAL WARISAN

Pertanyaan: saya mau bertanya, ada tana warisan Peninggalan orang tua saya yang belum dibagi-bagi. Namun tanah tersebut sudah dijual tanpa melibatkan saya, apa yang bisa saya lakukan secara hukum? dan siapa saja yang menjadi ahli waris itu? Gambar: Tanah Milik Siapa (Jordanstudio.com)   Jawab: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 833 ayat (1) Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.  Pasal 832 ayat (1) Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.  Yang artinya adalah ketika ada jual beli atas Tanah warisan, maka seharusnya tanah warisan tersebut disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak atas tanah tersebut serta menghadap pejabat pembuat akta (notaris). Jika salah satu ahli waris tidak bisa menghadiri pembuatan akta maka dapat membuat surat persetujuan dibawah tangan yang dilegalisir oleh Notaris. Bagaimana Jika Ada Salah Satu Ahli Waris Tidak Dilibatkan?? jika ada ahli waris yang merasa haknya dilanggar dengan tidak melibatkan dalam proses penjualan tanah warisan tersebut maka ahli waris dapat melakukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud…

STATUS KREDIT KENDARAAN JIKA DEBITUR MENINGGAL

Pertanyaan: Salam Pagi…. Mohon bantuan bpk/ibu sekalian. Ada kjadian, ttg seorang suami yang di rumah sakit dan akhirnya menninggal. Almarhum meninggalkan Istri dan seorang anak. Dan juga meninggalkan hutang/kredit motor yang baru masuk angsuran 1x. yang saya tanyakan….”status kredit almarhum bagaimana..? apakah kredit almarhum bisa dilunaskan.? Ada kebijakan lainnya..? dan langkah apa yang harus dilakukan si Istri sekarang? Terimakasih. Gambar Ilustrasi Perjanjian Kredit Jawab: Selamat Pagi.. Anda mengatakan bahwa Suami yang sudah Almarhum pernah melakukan Kredit kendaraan motor, yang artinya Suami pernah melakukan menandatangani Perjanjian kredit akan pembelian kendaraan tersebut. Semenjak si Suami melakukan perjanjian kredit kendaraan tersebut maka timbul suatu kewajiban untuk membayar hutang atau angsuran dan Anda mengatakan Suami sudah melakukan angsuran pertama. Yang menjadi masalah adalah ketika orang yang berkewajiban membayar angsuran tersebut dalam hal ini Suami meninggal dunia. Secara hukum dalam Pasal Pasal 833 ayat (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Artinya adalah sejak Suami meninggal maka timbullah hak terhadap Para Ahli Waris, baik itu barang yang sudah ada maupun utang piutang dari Suami.  Anda tadi mengatakan bahwa Suami meninggalkan satu Istri dan…

SEJARAH DAN DASAR HUKUM BERLAKUNYA KUHP
harianjalegal.com , Hukum Pidana / November 6, 2015

Pertanyaan: Assalamualaikum. Ketika ada suatu kejahatan di atur di KUHP, pertanyaannya dasar hukum berlakunya KUHP di republik Indonesia ada gak ya? Mohon pencerahaanya.   Gambar KUHP Jawab: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada dasarnya berasal dari zaman pemerintahan Belanda yang awalnya bercoral dualistis, dimana bagi golongan Eropa berlaku satu sistem hukum  belanda sementara bagi orang lainnya yaitu penghuni Indonesia (Inlander) berlaku sistem hukum masing-masing. Semula corak dualistis tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang hukum pidana yang pada tahun 1915 dibentuk suatu kodifikasi hukum pidana yang disebut “wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-indie” atau disebut KUHP tadi dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Kemudian setelah Jepang mulai menjajah Indonesia dan Indonesia merdeka dari segala penjajahan, menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini Artinya adalah aturan yang mengatur hukum pidana yang dulu tetap dinyatakan berlaku. Kemudian pada pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang pada intinya mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie setelah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvS)dinyatakan berlaku terhadap Pulau Jawa dan Madura Kemudian setelah itu  melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan…

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DIDAMPINGI LAWYER? SAH ATAU TIDAK?
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 5, 2015

Pertanyaan: Bagaimana kalau dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama dalam suatu perusahaan, pengusaha menggunakan pendapingan Lawyer? Sah atau tidak? Gambar Ilustrasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Jawab: Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) Pasal 1 angka 21 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat buruh atau beberapa serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Latar belakang pembentukan PKB diatur dalam Pasal 108 UUK yang berbunyi: Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.  Artinya adalah PKB ini bisa mengesampingkan Peraturan Perusahaan dalam suatu perusahaan. Dalam prores pembuatan PKB haruslah dilandasi dengan itikad baik, yang berarti haruas ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarealaan/kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. Itikad baik dalam proses pembentukan PKB juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata  Cara…

HAK ISTRI ATAS PERCERAIAN BEDA AGAMA

Pertanyaan: Maaf mau tanya,, apakah ada hak istri dari perceraian karena perbedaan agama? Gambar Ilustrasi Perceraian Jawaban: Terimakasih atas pertanyaannya, Anda tidak menjelaskan perbedaan antara agama apa yang anda maksud. Namun kami asumsikan bahwa yang Anda maksud adalah perceraian karena Pernikahan Muslim dan Non Muslim yang sebelumnya dilakukan melalui suatu upacara sakah satu agama dan sudah dicatatkan dalam catatan sipil. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tengan Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatakan bahwa setiap Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Kedua belah Pihak, baik itu pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pada wilayah Pihak Suami atau Istri. Akibat dari Perceraian tersebut diatur Pada Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. b.   Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. c.    Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi…

OBJEK DAN TUJUAN PRAPERADILAN
harianjalegal.com , Hukum Acara Pidana / November 3, 2015

Pertanyaan: Terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung. Saya mau tanya nih, saya sering lihat di stasiun televisi metro TV dan TV One.., disitu banyak diberitakan tersangka korupsi yang ditangka KPK mengajukan praperadilan di pengadilan negeri, yang saya ingin tanyakan adalah: Apa itu yang dimaksud Praperadilan? Dan undang-undang mana Praperadilan itu diatur?  Kenapa semakin banyak tersangka korupsi yang mengajukan Praperadilan? Mohon untuk jawaban untuk 3 (tiga) pertanyaan diatas.   Gambar Ilustrasi Penetapan Tersangka (Sumber:JPNN) Jawab: Menurut Hartono dalam bukunya “Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (melalui Pendekatan Hukum Progresif)” menyatakan bahwa Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi. Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a.   Sah atau tidaknya suatu penangkapan dana tau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa…

PHK Karena Merokok!
harianjalegal.com , Hukum Buruh / November 2, 2015

Pertanyaan: Saya seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan, pada suatu saat saya ketahuan merokok disalah satu ruangan kantor yang ada tulisan dilarang merokok dan sudah diatur dalam peraturan perusahaan. Kemudian setelah kejadian tersebut saya langsung di PHK, apakah itu sah? Terima Kasih. Gambar Ilustrasi PHK Jawab: Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) mengartikan bahwa Pemberhentian atau Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Dalam Pasal 151 ayat (1)  UUK berbunyi: Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (penjelasan: yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang pisitif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerjaan/buruh.) Seharusnya apabila ada kejadian yang Anda ceritakan, maka alangkah baiknya Pengusaha melakukan pembinaan untuk menghindari tindakan PHK dengan karyawan. Kalaupun perusahaan ingin melakukan tindakan PHK tersebut  harus melalui suatu prosedur yang sudah di atur dalam Undang-Undang, jika suatu perusahaan menganggap Karyawan melakukan pelanggaran katakanlah merokok ditempat yang sudah ada aturan dilarang merokok…