PHK Karena Merokok!

November 2, 2015


Pertanyaan:
Saya seorang karyawan tetap di salah satu perusahaan, pada suatu saat saya ketahuan merokok disalah satu ruangan kantor yang ada tulisan dilarang merokok dan sudah diatur dalam peraturan perusahaan. Kemudian setelah kejadian tersebut saya langsung di PHK, apakah itu sah? Terima Kasih.
Gambar Ilustrasi PHK
Jawab:
Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) mengartikan bahwa Pemberhentian atau Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha.
Dalam Pasal 151 ayat (1)  UUK berbunyi:
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(penjelasan: yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah kegiatan-kegiatan yang pisitif yang pada akhirnya dapat menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja antara lain pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerjaan/buruh.)
Seharusnya apabila ada kejadian yang Anda ceritakan, maka alangkah baiknya Pengusaha melakukan pembinaan untuk menghindari tindakan PHK dengan karyawan. Kalaupun perusahaan ingin melakukan tindakan PHK tersebut  harus melalui suatu prosedur yang sudah di atur dalam Undang-Undang, jika suatu perusahaan menganggap Karyawan melakukan pelanggaran katakanlah merokok ditempat yang sudah ada aturan dilarang merokok oleh perusahaan maka tidak boleh serta merta langsung melakukan suatu pemutusan hubungan kerja.
Dalam Pasal 161 UUK menyatakan bahw:

  1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
  2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama 
  3. Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Artinya adalah ketika Anda melakukan kesalahan yang telah diatur dalam Peraturan perusahaan, maka seharusnya perusahaan harus memberikan surat peringatan kepada Anda, mulai dari surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang masing-masing berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
Saran dari kami adalah supaya Anda dapat melakukan upaya dengan memberikan pengertian secara hukum sebagaimana kami jelaskan diatas, namun apabila upaya yang sudah dilakukan tidak menemukan titik terang maka sesuai Pasal 151 ayat (2) UUK yang berbunyi:
dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
Jika perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak menghasilkan suatu persetujuan atau kesepakatan, pengusaha hanya dapat melakukan PHK dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Artinya PHK terhadap saudara tidak sah. Terima Kasih
Daftar Pustaka
1.       Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan