OBJEK DAN TUJUAN PRAPERADILAN

November 3, 2015
Pertanyaan:

Terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk bergabung. Saya mau tanya nih, saya sering lihat di stasiun televisi metro TV dan TV One.., disitu banyak diberitakan tersangka korupsi yang ditangka KPK mengajukan praperadilan di pengadilan negeri, yang saya ingin tanyakan adalah:
  1. Apa itu yang dimaksud Praperadilan?
  2. Dan undang-undang mana Praperadilan itu diatur? 
  3. Kenapa semakin banyak tersangka korupsi yang mengajukan Praperadilan?
Mohon untuk jawaban untuk 3 (tiga) pertanyaan diatas.

 

Gambar Ilustrasi Penetapan Tersangka (Sumber:JPNN)

Jawab:

Menurut Hartono dalam bukunya “Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (melalui Pendekatan Hukum Progresif)” menyatakan bahwa Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.

Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a.   Sah atau tidaknya suatu penangkapan dana tau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b.  Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c.   Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian di atas diperjelas lagi bahwa Objek Praperadilan di Indonesia sebagaimana tertuang pada Pasal 77 KUHAP mengatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a.  sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b.   ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 dimana Mahkamah Konstitusi pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa:

Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan

Artinya dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam Pasal 77 KUHAP bahwa kewenangan praperadilan hanya terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu penangkapan, suatu penahanan, suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. Maka atas dibacakannya Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut memperluas objek Praperadilan termasuk sah atau tidaknya suatu Penetapan Tersangka, Suatu Penggeledahan dan Suatu Penyitaan.

Lalu, terkait pertanyaan Anda yang semakin banyak tersangka korupsi melakukan Praperadilan?.

Kalau kita berbicara orang melakukan Praperadilan, maka yang pasti orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari Praperadilan dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menjelaskan bahwa tujuan dari Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui pengawasan horizontal. Yang artinya adalah adanya pengawasan dalam sistem peradilan terhadap upaya yang dilakukan oleh penyidik dan/atau penuntut umum terhadap tersangka agar tindakan itu benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum terhadap tersangka mengandung nilai Hak Asasi Manusia, dimana apabila seseorang termasuk orang yang disangka melakukan Korupsi maka Hak Asasinya akan terganggu dan disatu sisi ada kemungkinan upaya paksa yang dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benara menurut hukum. Untuk mengantisipasi itu maka dibuatlah suatu mekanisme melalui lembaga praperadilan untuk menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi setiap orang dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.

Demikian Sharing dari kami, Mudah-mudahan menjawab. Terimakasih

Daftar Pustaka
  1. Hartono, 2010. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif). Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan