HAK ISTRI ATAS PERCERAIAN BEDA AGAMA

November 4, 2015

Pertanyaan:

Maaf mau tanya,, apakah ada hak istri dari perceraian karena perbedaan agama?
Gambar Ilustrasi Perceraian
Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaannya,
Anda tidak menjelaskan perbedaan antara agama apa yang anda maksud. Namun kami asumsikan bahwa yang Anda maksud adalah perceraian karena Pernikahan Muslim dan Non Muslim yang sebelumnya dilakukan melalui suatu upacara sakah satu agama dan sudah dicatatkan dalam catatan sipil.
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tengan Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatakan bahwa setiap Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Kedua belah Pihak, baik itu pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pada wilayah Pihak Suami atau Istri.
Akibat dari Perceraian tersebut diatur Pada Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
b.   Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
c.    Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Artinya dari pasal diatas maka ada beberapa isu yang muncul terkait dengan hak akibat dari suatu perceraian antara lain:

  1. Penguasaan Anak dan Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak;
  2. Kewajiban suami terhadap istri;
Pasal 41 UU Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa orang tua baik Bapak maupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak, namun apabila tidak ada kesepakatan terkait dengan penguasaan maka Pengadilan dapat memberikan keputusan terkait itu, yang berarti Anda dapat memohonkan untuk diputus untuk hak pengasuhan anak ada pada Anda.
Dalam agama Islam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)  mengatakan:
Dalam hal terjadinya perceraian:
a.     Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b.    Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c.     Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.
Beda halnya jika Istri Awalnya seorang muslim dan kemudian setelah menikah Istri memeluk agama selain agama Islam, maka hak Istri untuk memelihara anak menjadi gugur hal ini dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996.
Kemudian Hak Istri adalah menerima nafkah atau biaya kehidupan dari Bekas suami. Hal ini sudah menjadi kewajiban suami kepada istri sejak menjadi pasangan suami istri sampai kemudian mereka bercerai dan pengadilan memutuskan untuk itu.
Selain daripada dua isu diatas mengenai Hak atas terjadinya suatu perceraian adalah dengan adanya Harta Gono Gini yaitu harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik itu yang diperoleh dari hasil kerja suami saja atau berdasarkan usaha bersama suami istri. Menurut Pasal 37 UU Perkawinan tidak menjelaskan bagian masing-masing antara suami dan istri, melainkan mengatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sehingga menurut kami bahwa pembagian harta gono gini akan disesuaikan oleh hakim yang memutus perkara berdasarkan aturan hukum yang berlaku apakah menggunakan Hukum Islam (jika diajukan dalam Pengadilan Agama) atau berdasarkan Aturan Hukum Perdata secara umum?.
Demikian Sharing dari kami, semoga bermanfaat. Terimakasih
 
Daftar Pustaka:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tengan Perkawinan
  2. Kompilasi Hukum Islam
  3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 210/K/AG/1996.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan