PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DIDAMPINGI LAWYER? SAH ATAU TIDAK?

November 5, 2015
Pertanyaan:
Bagaimana kalau dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama dalam suatu perusahaan, pengusaha menggunakan pendapingan Lawyer? Sah atau tidak?
Gambar Ilustrasi Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
Jawab:
Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) Pasal 1 angka 21 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat buruh atau beberapa serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Latar belakang pembentukan PKB diatur dalam Pasal 108 UUK yang berbunyi:
  1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurangkurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
  2. Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. 
Artinya adalah PKB ini bisa mengesampingkan Peraturan Perusahaan dalam suatu perusahaan.
Dalam prores pembuatan PKB haruslah dilandasi dengan itikad baik, yang berarti haruas ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarealaan/kesadaran yang artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain. Itikad baik dalam proses pembentukan PKB juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersaman (“Permenajertrans 28/2014”).Dalam hal musyawarah tidak tercapainya kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui perselisihan hubungan industrian.
Lalu siapa Pihak yang terlibat dalam pembuatan PKB dalam suatu perusahaan?
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 UUK, juga disebutkan dalam Pasal 116  ayat (1) yang berbunyi:
Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
Artinya ada dua Unsur yang terlibat dalam pembuatan PKB yaitu:

  1. Serikat Buruh/Pekerja atau Gabungan Beberapa Serikat Buruh/Pekerja;dan
  2. Pengusaha atau beberapa Pengusaha.
bagaiamana kalau Pengusahaa/Perusahaan didampingi oleh lawyer?
Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mengenai pembuatan PKB khususnya UUK tidak ada yang melarang Serikat Buruh/Pekerja atau Pengusaha/Gabungan Pengusaha dalam mengunakan jasa pendampingan Lawyer. Jadi baik serikat pekerja/buruh atau pengusaha bisa menggukanakan jasa pendampingan lawyer.

 
Demikian Sharing dari kami semoga bermanfaat. Terimakasih

Daftar Pustaka

  1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata  Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
  2.  Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 
 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan