SEJARAH DAN DASAR HUKUM BERLAKUNYA KUHP

November 6, 2015

Pertanyaan:
Assalamualaikum.
Ketika ada suatu kejahatan di atur di KUHP, pertanyaannya dasar hukum berlakunya KUHP di republik Indonesia ada gak ya? Mohon pencerahaanya.
 

Gambar KUHP

Jawab:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada dasarnya berasal dari zaman pemerintahan Belanda yang awalnya bercoral dualistis, dimana bagi golongan Eropa berlaku satu sistem hukum  belanda sementara bagi orang lainnya yaitu penghuni Indonesia (Inlander) berlaku sistem hukum masing-masing. Semula corak dualistis tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang hukum pidana yang pada tahun 1915 dibentuk suatu kodifikasi hukum pidana yang disebut “wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-indie” atau disebut KUHP tadi dan berlaku sejak 1 Januari 1918.
Kemudian setelah Jepang mulai menjajah Indonesia dan Indonesia merdeka dari segala penjajahan, menurut Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) yang berbunyi:
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini
Artinya adalah aturan yang mengatur hukum pidana yang dulu tetap dinyatakan berlaku. Kemudian pada pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang pada intinya mengubah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie setelah menjadi Wetboek van Strafrecht voor Indonesie (WvS)dinyatakan berlaku terhadap Pulau Jawa dan Madura

Kemudian setelah itu  melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana tanggal 29 September 1958 dinyatakan berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak unifikasi.
Sampai sekarang belum ada aturan-aturan baru yang menjadi aturan Pidana (Hukum Pidana) kecuali aturan yang dibuat oleh Belanda dengan beberapa perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. 
Demikian Sharing dari Kami, semoga bermanfaat. Terimakasih


Daftar Pustaka

  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana 
  4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan