BISAKAH MOGOK KERJA DI PECAT DARI PERUSAHAAN?

November 24, 2015

Pertanyaan

Akhir-akhir ini banya buruh yang melakukan Mogok kerja, apakah itu diperbolehkan? Bagaimana kedudukan mereka di suatu perusahaan, apakah mereka bisa dikenakan Surat peringatan atau sanksi (pemecatan)?

Gambar Ilustrasi Mogok Kerja (sumber:www.cartoonstock.com)
Jawab

Sesuai dengan Pasal 1 angka 23Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan

Di Indonesia, mengenai Mogok kerja di atur dan dapat kita lihat dalam Pasal 137-145 UU Ketenagakerjaan, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out) (“SE Menakertrans 368”) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah (“Kepmen 232”).

Mogok kerja merupakan hak dari setiap setiap pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Ketenagakerjaan. Untuk dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi Pasal 139 dan 140 UU Ketenagakerjaan

Pasal 139 UU Ketenagakerjaan:

“Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.”

Pasal 140 UU Ketenagakerjaan:

  1.  Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 
  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.     waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b.     tempat mogok kerja;

c.     alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d.   tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

3.   Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.

4.  Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:

a.  melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau

b.  bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Kemudian dalam SE Menakertrans 368 juga mengatur tentang syarat Mogok khususnya terkait dengan surat pemberitahuan kerja:

1. Dalam hal pekerja/buruh hendak melakukan mogok kerja atau pengusaha hendak mengadakan penutupan perusahaan (lock out), maka maksud tersebut harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4-D).

2.    Dalam surat tersebut harus menerangkan dengan disertai bukti-bukti bahwa:

a.   telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan dengan pihak lainnya yang diketuai atau diperantarai oleh pegawai perantara atau;

b.    pihak lainnya menolak untuk mengadakan perundingan atau;

c.   pihak yang hendak melakukan tindakan telah 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-hal yang diperselisihkan;

3.   Surat pemberitahuan rencana pemogokan pekerja dimaksud harus memuat:

a.     nama dan alamat penanggung jawab pemogokan;

b.     jumlah pekerja yang akan melakukan pemogokan;

c.      hal yang diperselisihkan dan tuntutan;

d.     hari, tanggal, jam dan lamanya pemogokan.

Selain daripada itu dalam Pasal 3 Kepmen 232 memberikan batasan suatu Kegiatan Mogok kerja, yaitu:


  1. bukan akibat gagalnya perundingan;dan/atau 
  2. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/ata 
  3. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja;dan/atau 
  4. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Bagaimana jika syarat sah tidak terpenuhi? Maka sesuai dengan Pasal 142  UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 6 Kepmen 232 maka dinyatakan tidak sah, mangkir dari pekerjaan atau bahkan bisa sampai dinyatakan mengundurkan diri.

Bagaimana kedudukan Pekerja/buruh jika melakukan mogok kerja? Apakah bisa di kenakan Surat Peringatan atau Pemecatan?

Pasal 143 UU Ketenagakerjaan mengatakan:

  1. Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.  
  2. Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan menghalanghalangi dalam ayat ini antara lain dengan cara:

a. menjatuhkan hukuman;

b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau

 c. melakukan mutasi yang merugikan.

Kemudian Jika Pekerja/Buruh dan atau serikat pekerja/buruh melakukan Mogok kerja secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UU Ketenagakerjaan maka sesuai dengan Pasal 144 UU Ketenagakerjaan Pengusaha dilarang:

  1. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan;atau 
  2. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Artinya jika pekerja sudah melakukan mogok kerja sesuai dengan aturan hukum, maka tidak ada dasar pengusaha untuk melakukan sanksi atau sampai pemecatan bahkan Pekerja dianggap telah melakukan pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 145 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi”

Dalam hal pekerjaan/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normativ yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerjaan/buruh berhak mendapatkan upah.”

Sehingga kami simpulkan bahwa ketika pekerja/buruh melakukan mogok kerja sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam aturan yang kami jelaskan di atas maka Pekerja tersebut tetap dianggap melakukan pekerjaan dan tidak boleh dijatuhkan sanksi atau di intimidasi bahkan Pekerja/buruh tersebut tetap memperoleh Upah.

Demikian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Terimakasih

Daftar Pustaka:

  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 232/men/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah 
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
  3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 368.Kp.02.03.2002Tahun 2002 Tentang Prosedur Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan (Lock Out)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan