Razia Kendaraan Yang Sah Secara Hukum

Pertanyaan: Akhir-akhir ini ada Video yang merekam suatu razia yang dilakukan oleh polisi dimana dalam video tersebut si pengendara meminta surat tugas dari polisi karena polisi meminta menunjukkan surat-surat kepada pengendara. Sebenarnya adakah hak dari pengendara untuk meminta surat tugas dan bagaimana jenis razia yang sah, karena dalam perkembangan berita si pengendara tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Terima Kasih SHSL. Sumber Gambar: www.haikudeck.com Jawab: Banyak razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena maraknya kejahatan seperti pencurian dan begal karena hal tersebut memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai pengaturannya, secara khusus razia yang dilakukan oleh aparat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (“PP 42/1993”).  Razia atau pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 PP 42/1993, Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif. Kegiatan Razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan agenda utama dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (“Satlantas”), selain satlantas yang berhak melakukan razia adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita akan membahas kegiatan razia yang dilakukan oleh Satlantas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal…

CUTI BERSAMA DAN CUTI TAHUNAN
harianjalegal.com , Hukum Buruh / Desember 21, 2015

Pertanyaan: Selamat Pagi, saya mau bertanya tentang Cuti. Saat ini saat bekerja di sebuat perusahaan swasta sejak Februari 2015 (atau kurang lebih 10 Bulan) saya mau mengambil cuti dengan mengikuti cuti bersama sebagaimana yang tertera dalam kalender 2015, bagaimana aturan secara hukum? Sumber Gambar: www.Careerealism.com Jawab: Selamat Pagi, Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaa”) tidak ada dijelakan mengenai Cuti Bersama sebagaimana yang terdapat pada kalender, namun secara detail hal ini bisa kita lihat dalam Keputusan Bersama Meteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Nomor 3/SKB/MEN/V/2014 Nomor 02/SKB/MENPAN/V/2014 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2015 (“SKB 2015”)yang pada intinya menjelaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan. SKB 2015 dibuat setiap tahun dari beberapa tahun terakhir dengan ketentuan yang sama mengenai penggunaan cuti bersama. Penggunaan cuti bersama merupakan bagian dari penggunaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat 2 huruf c  UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara…

UTANG JUDI MENURUT HUKUM
harianjalegal.com , Hukum Perdata / Desember 8, 2015

Pertanyaan: Saya mau bertanya, saya memiliki teman dimana ketika kami bermain kartu dengan uang dia tidak bayar dan mengatakan itu utang dia. Pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut bisa ditagih secara hukum, karena kami sudah ada perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh teman juga?. Terimakasih Gambar: www.mtrcasino.com Jawab: Dari pertanyaan Anda, bahwa sudah ada perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh orang lain? yang masalah adalah sah atau tidak perjanjian yang anda buat tersebut?. Secara hukum, syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan terpenuhinya syarat sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320 yang berbunyi: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1.       Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2.       Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3.       Suatu pokok persoalan tertentu; 4.       Suatu sebab yang tidak terlarang. Karena di Indonesia segala kegiatan Perjudian adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU 7/1974”) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP 9/1981”). Artinya adalaha dari keempat syarat di atas jika di kaitkan dengan Perjanjian hutang yang Anda lakukan maka bisa dikatakan sudah tidak memenuhi unsur keempat yaitu suatu sebab yang halal sehingga…