UTANG JUDI MENURUT HUKUM

Desember 8, 2015

Pertanyaan:

Saya mau bertanya, saya memiliki teman dimana ketika kami bermain kartu dengan uang dia tidak bayar dan mengatakan itu utang dia. Pertanyaan saya adalah apakah hal tersebut bisa ditagih secara hukum, karena kami sudah ada perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh teman juga?. Terimakasih
Gambar: www.mtrcasino.com

Jawab:
Dari pertanyaan Anda, bahwa sudah ada perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh orang lain? yang masalah adalah sah atau tidak perjanjian yang anda buat tersebut?.
Secara hukum, syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan terpenuhinya syarat sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320 yang berbunyi:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1.       Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2.       Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.       Suatu pokok persoalan tertentu;
4.       Suatu sebab yang tidak terlarang.
Karena di Indonesia segala kegiatan Perjudian adalah kegiatan yang dilarang oleh hukum Seperti Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (“UU 7/1974”) dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (“PP 9/1981”). Artinya adalaha dari keempat syarat di atas jika di kaitkan dengan Perjanjian hutang yang Anda lakukan maka bisa dikatakan sudah tidak memenuhi unsur keempat yaitu suatu sebab yang halal sehingga tidaklah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1335 KUHPer.
Selain daripada apa yang dilarang sesuai peraturan di atas, secara khusus dalam Pasal 1788 KUHper mengatakan:
Undang-Undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang yang terjadi karena Perjudian atau Pertaruhan.
Artinya adalah bisa kami simpulkan secara hukum Utang yang Anda maksud tidak bisa ditagih. Demikian sharing dari kami semoga membantu. Terimakasih
Daftar Pustaka

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
  3. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan