Razia Kendaraan Yang Sah Secara Hukum

Desember 30, 2015


Pertanyaan:
Akhir-akhir ini ada Video yang merekam suatu razia yang dilakukan oleh polisi dimana dalam video tersebut si pengendara meminta surat tugas dari polisi karena polisi meminta menunjukkan surat-surat kepada pengendara. Sebenarnya adakah hak dari pengendara untuk meminta surat tugas dan bagaimana jenis razia yang sah, karena dalam perkembangan berita si pengendara tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Terima Kasih SHSL.
Sumber Gambar: www.haikudeck.com

Jawab:
Banyak razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena maraknya kejahatan seperti pencurian dan begal karena hal tersebut memang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
Mengenai pengaturannya, secara khusus razia yang dilakukan oleh aparat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan (“PP 42/1993”). 
Razia atau pemeriksaan menurut Pasal 1 angka 2 PP 42/1993, Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.
Kegiatan Razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan agenda utama dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (“Satlantas”), selain satlantas yang berhak melakukan razia adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Kita akan membahas kegiatan razia yang dilakukan oleh Satlantas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”) dan Pasal 3 PP 42/1993 pemeriksaan yang dilakukan oleh Satlantas adalah pemeriksaan terhadap administratif pengemudi dan kendaraan antara lain: 

  •  Surat izin mengemudi;
  •  Surat tanda nomor kendaraan bermotor; 
  • Surat tanda coba kendaraan bermotor; 
  • Tanda nomor kendaraan bermotor;dan 
  • Tanda coba kendaraan bermotor.
Dari pertanyaan Anda dimana polisi meminta surat-surat kepada pengendara, maksudnya adalah surat-surat administratif terhadap pengendara dan kendaraan bermotor tersebut sebagaimana kami sebutkan di atas.
Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua polisi bisa melakukan razia/pemeriksaan kendaraan?
Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) PP 42/1993 mengatakan bahwa pemeriksa yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas.
Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 PP 42/1993 sekurang-kurangnya memuat:
  •    Alasan dan jenis pemeriksaan;
  •    Waktu pemeriksaan;
  •    Tempat pemeriksaan;
  •    Penanggungjawab dalam pemeriksaan;
  •    Daftar petugas pemeriksa;
  •    Daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.
Petugas pemeriksanya sendiri pada saat melakukan pemeriksaan wajib menggunakan atribut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 PP 42/1993 sebagai berikut:
  1.       Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa, dan perlengkapan 
  2.       pemeriksaan.Pakaian seragam, atribut, tanda-tanda khusus dan perlengkapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh:
    a.       Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; 
    b.      Menteri, bagi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
Selain daripada surat perintah tugas atau surat tugas dan atribut, syarat sahnya suatu pemeriksaan kendaraan di jalan tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan. Dan untuk pemeriksaan yang dilakukan pada jalan yang memiliki dua jalur yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, tanda harus diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan. Kemudian jika saat pemeriksaan dilakukan malam hari makan dibedakan dengan menambahkan lampu isyarat bercahaya kuning terang (Lihat Pasal 15 PP 42/1993). 

Artinya setiap orang berhak tahu apakah suatu razia sah atau tidak. Jika tidak sah maka setiap orang dapat melaporkan kepada Div Propam POLRI. 

Demikian sharing dari Kami, semoga menjawab dan bermanfaat. Terimakasih

Daftar Pustaka:
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan