PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM RUANG KERJA

Februari 24, 2016


Pertanyaan:
Saya mengadakan kerjasama bisnis dengan orang lain, dimana untuk mendukung bisnis ini partner Bisinis saya membutuhkan ruang kerja di kantor saya tanpa bayaran. Pertanyaan saya adalah bagaimana syarat untuk melakukan suatu perjanjian dan tolong berikan contoh perjanjian pinjam meminjam ruang kerja. Terima Kasih
 

Sumber Gambar: teamster.org

Jawab:
Perjanjian adalah suatu persetujuan atau kesepakatan atas suatu perbuatan dengan mana yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.
Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat utama sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yaitu:
1.    Sepakat untuk mengikatkan diri, yang artinya para pihak setuju untuk melakukan suatu perikatan.
2.    Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya pihak yang melakukan perjanjian sudah cakap menurut hukum seperti anak yang sudah dewasa (21 tahun ke atas atau sudah kawin), tidak dibawah pengampuan, atau perempuan dalam hal tertentu. (lihat Pasal 1330 KUHPerdata)
3.    Suatu hal tertentu, artinya adalah ada hal yang diperjanjiakan contoh Jual Beli tanah, Pinjam Rumah dll.
4.    Sebab yang halal, artinya apa yang di perjanjikan tersebut tidak melanggar norma-norma.
Nah, terkait dengan rencana Anda untuk melakukan pinjam meminjam dengan rekan kerja Anda berikut contoh Perjanjian yang sederhana.
Perjanjian Pinjam Meminjam Ruang Kerja
Perjanjian Pinjam Meminjam Ruang Kerja PT Y(selanjutnya disebut Perjanjian”) dibuat pada hari [●],[●][●][●] ([●]) oleh dan antara:
I.      PT Y, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,berkedudukan di ______________ dan berdomisili di __________________________ dalam hal ini diwakili oleh YYYY selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Y, yang untuk selanjutnya disebut:
——————————————–PIHAK PERTAMA—————————————————-
II.    PT X, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,berkedudukan di ______________ dan berdomisili di __________________________ dalam hal ini diwakili oleh XXX selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Y, yang untuk selanjutnya disebut:
      ———————————————–PIHAK KEDUA —————————————————-
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK) dengan ini menerangkan bahwa:
1.    PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang ______________________
2.    PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang _______________
3.    PIHAK KEDUA mengirimkan Surat Permohonan Pinjam Ruang Kerja Nomor _______________.
Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN
1.    Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan sebuah ruangan kerja yang terletak di ______________________________ milik PT Y (untuk selanjutnya disebut “RUANGAN”) sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk meminjam RUANGAN dari PIHAK PERTAMA tanpa dikenakan biaya peminjaman.
2.    PIHAK KEDUA akan mempergunakan RUANGAN tersebut untuk mendukung Kerjasama __________________.
3.    PIHAK KEDUA tidak akan mempergunakan RUANGAN tersebut untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam Perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
PASAL 2
JANGKA WAKTU
Perpanjian ini berlaku sejak tanggal perpanjian ini ditandatangani dan berlaku selama 6 (enam) bulan dan diperpanjang secara otomatis untuk 6 (enam) bulan selanjutnya secara terus menerus, kecuali ada pemberitahuan tertulis untuk tidak memperpanjang minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perpanjian selesai.
  
PASAL 3
FASILITAS RUANGAN
1.    RUANGAN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:__________
2.    PIHAK KEDUA diberi hak penuh untuk menggunakan berbagai fasilitas tersebut selama masa peminjaman berlangsung.
3.    PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari tagihan Air dan Listrik, dan setelah salinan pembayaran diberikan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan membayarkan melalui:
___________
PASAL 4
PERUBAHAN RUANGAN
1.    PIHAK KEDUA sama sekali tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalansi dari RUANGAN tersebut tanpa ijin dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2.    Jika PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas maka biaya yang timbul dalam rangka perubahan menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK KEDUA seluruhnya.
3.    Pelaksanaan  perubahan RUANGAN harus mendapatkan pengawasan dari PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
4.    PARA PIHAK sepakat satu sama lain bahwa hasil pekerjaan atas perubahan RUANGAN menjadi hak dari PIHAK PERTAMA sepenuhnya pada saat jangka waktu Perjanjian berakhir.
5.    Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan perubahan RUANGAN tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian.
6.    Apabila ada kerusakan akibat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala biaya perbaikan.
PASAL5
FORCE MAJEURE
1.    PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari PIHAK PERTAMA akibat kerusakan pada bangunan dan/atau RUANGAN yang diakibatkan oleh force majeure antara lain:
  1.  Bencana alam, seperti: banjir, badai, gempa bumi, tanah longsor, petir, angina topan, serta kebakaran yang bukan dari kesalahan PIHAK KEDUA yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
  2. Huru-hara, kerusuhan, pemberontakan dan perang.
2.    Dalam hal kerusakan RUANGAN bukan merupakan kerusakan yang terjadi akibat force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka para pihak sepakat satu sama lain bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan-perbaikan tersebut akan dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 6
KEWAJIBAN ATAS RUANGAN
1.    PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan selama berlangsungnya Perjanjian ini.
2.    Dalam hal terjadi kerusakan pada RUANGAN, baik karena kesalahan PIHAK KEDUA dan/atau Pegawai PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang mengadakan hubungan dengan PIHAK KEDUA maupun oleh pengunjung PIHAK KEDUA wajib untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi.
3.    Pada saat berakhirnya PIHAK KEDUA wajib menyerahkan RUANGAN kembali kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik seperti saat diserahkan kepada PIHAK KEDUA atau seperti perubahan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA sebagai dimaksud pada Pasal 4 ayat 4 Perjanjian ini.
PASAL7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
1.    Pengakhiran Perjanjian terjadi apabila:
  1. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Perjanjian ini. 
  2. PARA PIHAK mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK atas terjadinya suatu wanprestasi.
  3.  Berakhirnya kerjasama tentang __________________.
2.    Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA
1.    Apabila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.
2.    Apabila upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah tidak membawa hasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri _____________ sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
PASAL 9
LAIN-LAIN
1.    PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa RUANGAN dan seluruh fasilitas yang dipinjamkan tersebut telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan baik dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima RUANGAN dan seluruh fasilitas dimaksud.
2.    Perjanjian ini dinyatakan sah serta mengikat PARA PIHAK dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian beserta seluruh lampirannya dibuat rangkap 2 (dua) asli dan merupakan satu kesatuan yang masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh masing-masing PIHAK.
PIHAK PERTAMA
PT X
PIHAK KEDUA
PT Y
XXXXXXXXXXX
Direktur Utama
YYYYYYYYYY
Direktur Utama

               

daftar pustaka
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan