UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) TIDAK LANGSUNG

Maret 4, 2016



 

Sumber: theguardian.com

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (“UU 22/1954”) Jo. Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian (“Permensos 14A/HUK/2006”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:

Undianadalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah beruapa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Undian Gratis Berhadiah (UGB) adalah suatu undian yang diselenggarakan secara Cuma-Cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain. (Vide Pasal 1 angka 4 Permensos 14A/HUK/2006), UGB ini ada yang Langsung dan tidak langsung. UGB langsung yaitu undiaan gratis berhadiah yang penentuan pemenangnya  dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya langsung dapat diketahui, sepeti cara menggosok/mengerik. Sedangkan UGB tidak langsung adalah undian gratis berhadiah yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesersetaan undian dalam waktu tertentu misalnya karcis atau struk pembayaran.
Hal yang harus diperhatikan oleh Badan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Permensos 14A/HUK/2006 yang berbunyi:
  1. Setiap penyelenggara undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
  2. Izin penyelenggaraan Undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
  3. Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan/atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya
  4. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
Untuk dapat melakukan suatu kegiatan Undian maka suatu Badan harus mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial Cq. Direktur Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial secara tertulis dengan meterai secukupnya dengan melampirkan syarat-syarat tertentu. syarat tertentu. Sesuai dengan Pasal 8 ayat Permensos 14A/HUK/2006 mengatakan bahwa:

        1. Badan yang akan mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.    Mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
b.    Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
c.    Mempunyai anggaran dasar dan anggaran tumah tangga;
d.   Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
e.    Mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal);
f.     Mencantumkan produk yang akan dipromosikan;
g.   Mencantumkan batas waktu/periode penyelenggaraan undian.
(   2. Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(    3. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
Dalam proses pengajuan, selain syarat-syarat yang dijadikan lampiran pada Pasal 8 Permensos 14A/HUK/2006 Pemohon juga harus melampirkan Rekomendasi dai Pemerintah Daerah Propinsi setempat melalui Dinas Sosial Propinsi  yang diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu penyelenggaraan  UGB dilaksanakan (Vide Pasal 10 Permensos 14A/HUK/2006). 
Selain syarat-syarat sebgaimana dimaksud pada dalam Pasal  8 Permensos 14A/HUK/2006, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat yang diperlukan (vide Pasal 9 Permensos 14A/HUK/2006). Misalnya adalah, melampirkan Contoh Iklan/Promosi, melampirkan kuitansi pembelian untuk hadiah dan syarat lain yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin.
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARAN UNDIAN:
Untuk mendapatkan surati izin promosi Badan penyelenggaran harus melakukan pembayaran:
1.   Membayar biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk Biaya Permohonan Izin atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) untuk perkegiatan/perlokasi;

1. Biaya Permohonan Izin atas Penyelenggaraan Iklan UGB;

a.    Periode yang kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap permohonan.
b.    Periode 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap permohonan.

2. Dasar untuk pemberlakuan Untuk kedua biaya ini adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial (“PP 61/2007”) Jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tahun 20055 tentang Izin Undian (“Permensos Nomor 13/HUK/2005”)

Untuk biaya ini ditransfer melalui Rek. BRI nomor : 1503.01.000002-30-8 an. Bendahara Penerimaan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3. Biaya atas bantuan usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan dana kesejahteraan sosial sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hadiah.

è        Dasar untuk pemberlakuan setoran ini  berdasarkan Permensos Nomor 13/HUK/2005
Untuk biaya ini ditransfer melalui Rek. BNI nomor 001-055-0860 a/n Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.
Penyelenggaran undian juga berkewajiban untuk memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disetor ke Kas Negara. (vide Pasal 25 Permensos 14A/HUK/2006), sementara menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 2000 Tentang  Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (“PP 132/2000”) besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian
Kewajiban penyelenggara undian juga harus menyerahkan hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya kepada Kementerian Sosial untuk pusat, instansi/Dinas sosial Propinsi/kabupaten/kota untuk daerah.
Selain itu Penyelenggaran Undian juga harus membuat laporan penyelenggaraan UGB.
LAPORAN PENYELENGGARAAN UGB.
Setelah dilaksanakannya Undian maka sesuai Pasal 28 Permensos 14A/HUK/2006 Penyelenggara juga berkewajiban melakukan Laporan dengan membuat lampiran
  1. Berita Acara Pelaksanaan UGB dari Notaris; 
  2. Daftar Pemenang dan tanda terima penyerahan hadiah disertai Fotovopy KTP; 
  3. Daftar hadiah tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya JIKA ADA; 
  4. Foto dokumentasi, pada pelaksanaan UGB dan penyerahan hadiah; 
  5. Penyerahan Pajak hadiah ke Kas Negara sebesar 25% berupa SSP-Final.

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian (“Permensos 14A/HUK/2006”);
  2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2007 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Sosial (“PP 61/2007”) 
  3.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tahun 20055 tentang Izin Undian (“Permensos Nomor 13/HUK/2005”) 
  4. Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 2000 Tentang  Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
  5.   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (“UU 22/1954”)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan