TANDA TANGAN PERJANJIAN MEWAKILI PERUSAHAAN

Maret 22, 2016


Pertanyaan:
Jika seseorang mengadakan kerjasama dengan Perseroan Terbatas (PT) Siapakah yang berhak menandatangani suatu perjanjian apakah harus direksi berdasarkan jabatannya?,:
sumber gambar: mcrrecruit.com
Jawaban:
Pada dasarnya yang berwenang untuk mengurus Perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) Pasal 1 angka 5:
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesua dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroanm, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”
Sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan direksi adalah sebagai berikut:
  1. Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  2. Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT and anggaran dasar.
Mengenai kewenangan Direksi juga disebutkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), serta Pasal 98 ayat (1) UUPT yang berbunyi:
Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:
(1)  Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.
Paal 97 ayat (1) UUPT:
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
Pasal 98 ayat (1) UUPT:
Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Dari aturan di atas yang berhak mengurus suatu Perseoran adalah Direksi baik dalam kegiatan sehari hari Perseroan maun kepengtingan litigasi.
Apakah Karyawan Boleh melakukan tindakan hukum?
Orang yang dapat mewakili Perseroan pada dasarnya ialah orang yang diberikan hal oleh peraturan perundang-undangan untuk mewakili perusahaan itu, dalam hal Perseroan Terbatas Direksi memiliki kewenangan mewakili Persuahaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal  98 ayat (1) UUPT diatas, termasuk didalamnya untuk menandatangani perjanjian atas nama Perseroan
Dalam UUPT diatur juga mengenai pemberian kuasa (lastgeving) dari Direksi kepada pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa baik karyawan perseroan itu sendiri maupun advokat yang diberikan wewenang undang-undang untuk sidang di pengadilan khususnya pada Kasus pailit.
Dalam Pasal 103 UUPT yang berbunyi:
“direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”.
Sehingga jika seorang karyawan bermaksud mewakiki Perseroan untuk melakukan penandatangan perjanjian dengan pihak lain, maka dia harus mendapat surat kuasa tertulis dari Direksi. Hal ini bertujuan supaya orang yang menandatangani Perjanjian tersebut sah mewakili Perseroan sebagai legal entity.
Demikian Jawaban kami, semoga bermanfaat untuk Anda.
Daftar Pustaka:
1.       Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan