DILEMA BURUH YANG TIDAK SEHARUSNYA KONTRAK?

Sumber Gambar: newindianexpress.com Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa indonesia telah sadar bahwa pekerjaan adalah kebutuhan hak asasi tiap-tiap warga negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD juga membahas tentang ketenagakerjaan dimana diharuskannya negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengupayakan pekerjaan diberbagai sektor. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat yang meningkat secara cepat yang  tidak merata menyebabkan pengaruh dalam dunia pekerjaan, salah satunya adalah akan semakin banyak pula pengangguran. Ketakutan akan status penggangguran, membuat banyak orang bekerja dengan “terpaksa”. “Terpaksa” karena tidak sesuai bakat yang dimiliki, terpaksa karena harus jauh dari keluarga, terpaksa karena gaji merasa tidak cukup dan lain sebagainya. Dari pengalaman penulisalami baik ketika bekerja suatu perusahaan maupun di kantor advokat  sering menemui seorang buruh harus bertahan di suatu perusahaan dengan status kontrak walupun mereka sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Hubungan yang timbul dari buruh dan pengusaha adalah hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara Buruh dengan Pengusaha yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang…

Kompetensi Pengadilan Anak

Pertanyaan: Selamat Pagi Pak, saya mau bertanya tentang Kasus tindak pidana yang dilakukan seorang anak. Pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, apakah ada pengadilan yang khusus untuk itu? Trims. Sumber Gambar: www.infactcanada.ca Jawab: Kompetensi pengadilan biasa juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan, yaitu kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memustuskan sesuatu. Secara umum di Indonesia Kompetensi dibagi menjadi dua yakni, kompetensi absolut dan Kompetensi relatif Kompetensi Absolut Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa  untuk memeriksa suatu perkara. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Artinya adalah bahwa di Indonesia, ada 4 Badan  peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan siapa dan apa perbuatan hukum yang dilakukan. Misalnya jika seorang anggota militer melakukan pidana, maka menjadi kewenangan militer untuk memeriksanya, dan jika orang tersebut seorang sipil maka yang berhak mengadili adalah kewenangan Peradilan umum. Lalu, bagaimana jika yang melakukan tindak pidana seorang…