Kompetensi Pengadilan Anak

Mei 13, 2016
Pertanyaan:
Selamat Pagi Pak, saya mau bertanya tentang Kasus tindak pidana yang dilakukan seorang anak. Pengadilan mana yang berwenang mengadilinya, apakah ada pengadilan yang khusus untuk itu? Trims.
Sumber Gambar: www.infactcanada.ca
Jawab:
Kompetensi pengadilan biasa juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan, yaitu kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memustuskan sesuatu. Secara umum di Indonesia Kompetensi dibagi menjadi dua yakni, kompetensi absolut dan Kompetensi relatif
Kompetensi Absolut
Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa  untuk memeriksa suatu perkara.
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Artinya adalah bahwa di Indonesia, ada 4 Badan  peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan siapa dan apa perbuatan hukum yang dilakukan. Misalnya jika seorang anggota militer melakukan pidana, maka menjadi kewenangan militer untuk memeriksanya, dan jika orang tersebut seorang sipil maka yang berhak mengadili adalah kewenangan Peradilan umum.
Lalu, bagaimana jika yang melakukan tindak pidana seorang anak?
Jika kita melihat Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya Pengadilan anak termasuk dalam pengadilan khusus yang pembentukannya di atur dalam undang-undang. Untuk Pengadilan Anak diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Peradilan Anak).
Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Anak berbunyi:
Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Artinya adalah, untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak diperiksa dan diadili di ranah Peradilan Umum.
Kompetensi Relatif
Kompetensi Realatif Merupakan terkait dengan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara anak. Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dan berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban dengan hukum dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang dimaksud disinia adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Karena objek Pengadilan Anak menyangkut perkara pidana, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara anak yang melakukan tindak pidana, sama seperti perkara pidana yang dilakukan oleh orang  dewasa harus memperhatikan tempat di mana dilakukan tindak pidana atau biasa disebut locus delicti.
Secara umum untuk menentukan locus delicti dapat ditentukan sebagai berikut:
       1. Teori leer van de lichamelijke daat (Perbutan materiil)
Teori ini didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini disebut tori perbuatan materiil, yang artinya tempat dimana pelaku/anak tersebut melakukan tindak pidana.
Contoh: seorang Anak melakukan penikaman terhadap temannya di Kantin suatu sekolah yang berada di Kabupaten Tangerang, kemudian dilarikan ke Rumah sakit di Jakarta Selatan setelah sampai di Jakarta Selatan dua jam kemudian yang ditikam tersebut meninggal. Maka berdasarkan teori ini Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili karena kejadian penikaman terjadi di Tangerang.
 
      2. Teori leer van het instrument (alat yang dipergunakan)
Teori ini adalah teori alat yang dipergunakan, yang mengatakan bahwa delik dilakukan ditempat di mana alat yang digunakan itu menyelesaikannya atau dengan kata lain locus delicti adalah tempat di mana alat yang dipergunakan mengakibatkan tindak pidana.
Contoh: Seorang anak yang beradaa di Tangerang mengirimkan Paket kepada temannya yang berada di Jakarta Selatan. Setelah sampai di Jakarta Selatan kemudian orang tersebut membuka dan ternya isinya adalah Bom yang kemudian meledak dan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Berdasarkan teori alat yang dipergunakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili karena bom sebagai instrument dalam tindak pidana tersebut menyebabkan akibat di Jakarta Selatan.
 
      3. Teori leer van gevolg (akibat)
Teori yang mengatakan locus delicti adalah kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut teori ini bahwa yang dianggap sebagai locus delicti adalah tempat daripada tindak pidana tersebut timbul.
Contoh: seorang seorang Anak melakukan penikaman terhadap temannya di Kantin suatu sekolah yang berada di Kabupaten Tangerang, kemudian dilarikan ke Rumah sakit di Jakarta Selatan setelah sampai di Jakarta Selatan kemudian yang ditikam tersebut meninggal. Maka berdasarkan teori akibat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili karena akibat dari penikaman yang menyebabkan kematian adalah di Jakarta Selatan
Demikian Sharing dari Kami, Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Daftar Isi:
1.      Undang-Undang Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2.      Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan