DILEMA BURUH YANG TIDAK SEHARUSNYA KONTRAK?

Sumber Gambar: newindianexpress.com Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa indonesia telah sadar bahwa pekerjaan adalah kebutuhan hak asasi tiap-tiap warga negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD juga membahas tentang ketenagakerjaan dimana diharuskannya negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengupayakan pekerjaan diberbagai sektor. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat yang meningkat secara cepat yang  tidak merata menyebabkan pengaruh dalam dunia pekerjaan, salah satunya adalah akan semakin banyak pula pengangguran. Ketakutan akan status penggangguran, membuat banyak orang bekerja dengan “terpaksa”. “Terpaksa” karena tidak sesuai bakat yang dimiliki, terpaksa karena harus jauh dari keluarga, terpaksa karena gaji merasa tidak cukup dan lain sebagainya. Dari pengalaman penulisalami baik ketika bekerja suatu perusahaan maupun di kantor advokat  sering menemui seorang buruh harus bertahan di suatu perusahaan dengan status kontrak walupun mereka sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Hubungan yang timbul dari buruh dan pengusaha adalah hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara Buruh dengan Pengusaha yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang…