DILEMA BURUH YANG TIDAK SEHARUSNYA KONTRAK?

Mei 31, 2016


Sumber Gambar: newindianexpress.com

Sejak negara Indonesia didirikan, bangsa indonesia telah sadar bahwa pekerjaan adalah kebutuhan hak asasi tiap-tiap warga negara, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD juga membahas tentang ketenagakerjaan dimana diharuskannya negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Berdasarkan hal tersebut, maka negara mengupayakan pekerjaan diberbagai sektor.
Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat yang meningkat secara cepat yang  tidak merata menyebabkan pengaruh dalam dunia pekerjaan, salah satunya adalah akan semakin banyak pula pengangguran.
Ketakutan akan status penggangguran, membuat banyak orang bekerja dengan “terpaksa”. Terpaksa karena tidak sesuai bakat yang dimiliki, terpaksa karena harus jauh dari keluarga, terpaksa karena gaji merasa tidak cukup dan lain sebagainya. Dari pengalaman penulisalami baik ketika bekerja suatu perusahaan maupun di kantor advokat  sering menemui seorang buruh harus bertahan di suatu perusahaan dengan status kontrak walupun mereka sudah lama bekerja di perusahaan tersebut.
Hubungan yang timbul dari buruh dan pengusaha adalah hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara Buruh dengan Pengusaha yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Namun hubungan antara buruh dan pengusaha apabila dikaitkan dengan tujuan dari hukum perburuhan akan sulit tercapai karena pengusaha sebagai pihak yang kuat akan selalu menekan pihak buruh yang berada pada posisi yang lemah.
Ada peribahasa yang mengatakan “main api hangus, main air basah” yang diartikan bahwa setiap pekerjaan pasti ada yang baik dan buruk atau setiap pekerjaan ada untung ruginya. Mungkin itulah yang dialami oleh buruh kontrak yang ada di seluruh Indonesia ini. Mereka berfikir untung masih bisa kerja namun ada kerugian yang mereka peroleh yaitu mereka harus menerima status kontrak walaupun sebenernya mereka bisa menjadi buruh tetap di perusahaan dimana mereka bekerja. Kenapa dikatakan bisa menjadi Buruh tetap, karena mereka dikontrak walaupun yang mereka kerjakan adalah bukan pekerjaan musiman dan predictiable penyelesaiannya melainkan yang mereka kerjakan adalah pekerjaan utama dari perusahaan dimana buruh bekerja.
Sebagaimana disyaratkan oleh UU Ketenagakerjaan Pasal 56 sampai 59 perjanjian kerja kontrak didasarkan atas jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu yang dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Setiap pekerjaan kontrak tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan, dan hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat dan/atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu seperti pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan yang artinya adalah bahwa untuk buruh kontrak tidak dapat dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Hal ini juga diatur dalam Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu tertentu
Sebenarnya jika ketentuan-ketentuan tentang perjanjian waktu tertentu atau kontrak yang tertuang dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan tidak terpenuhi, maka secara hukum buruh kontrak tersebut berubah statusnya menjadi buruh tetap atau disebut perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hal tersebut juga tertuang dalam pasal yang sama.
Tetapi pada kenyataannya, banyak buruh yang masih mau di kontrak terus menerus tanpa mengetahui kapan akan di angkat sebagai karyawan tetap. Hal ini bisa disebabkan karena 2 (dua) faktor, yang pertama Ketidaktahuan buruh terhadap peratuan pemerintah yang di manfaatkan oleh perusahaan dan yang kedua buruh tahu peraturan pemerintah, akan tetapi apabila meminta pengangkatan sebagai buruh tetap takut di pecat atau di keluarkan dari pekerjaan dan terjadilah pengangguran tadi.
Disamping itu, banyak perusahaan mengontrak seseorang selama setahun atau paling lama 3 (tiga) tahun. Setelah masa kontrak berakhir, perusahaan memberikan jeda untuk kemudian diangkat kembali dengan masa kontrak baru.
bagaimana status anda sekarang?

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan