SK Lisensi Pengacara Dari BNSP Bertentangan Dengan Undang-Undang?

Gambar : SK 0562/2016 BNSP Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar pemerintah memiliki  kewenangannya untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut, salah satu peraturan pemerintah yang di buat adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan BNSP. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 ( “PP BNSP”) merupakan dasar hukum yang dibuat pemerintah untuk membuat BNSP dengan pertimbangan bahwa BNSP dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pada website BNSP menjelaskan bahwa BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu : pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun…