SK Lisensi Pengacara Dari BNSP Bertentangan Dengan Undang-Undang?

Juni 10, 2016

Gambar : SK 0562/2016 BNSP
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar pemerintah memiliki  kewenangannya untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan kewenangan tersebut, salah satu peraturan pemerintah yang di buat adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan BNSP. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 ( “PP BNSP”) merupakan dasar hukum yang dibuat pemerintah untuk membuat BNSP dengan pertimbangan bahwa BNSP dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
Pada website BNSP menjelaskan bahwa BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Berbeda dengan paradigma lama yang berjalan selama ini, sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru terdapat dua prinsip yang menjadi dasarnya, yaitu : pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (Competency Based Training / CBT). Pengembangan sistem penyiapan tenaga kerja dengan paradigma baru ini dimulai pada awal tahun 2000 yang ditandai dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Ketua Umum Kadin Indonesia.
Pada tanggal 24 Mei 2016 Ketua BNSP mengeluarkan surat keputusan Nomor Kep. 0562/BNSP/V/2016 tentang Lisensi kepada LSP Pengacara Indonesia (“SK 0562”). Yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Lembaga Sertifikasi Pengacara Indonesia (“LSPPI”) sebagai institusi yang akan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk profesi advokat melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan pedoman BNSP 201 dan pedoman BNSP lain yang terkait.
Pada SK 0562 tersebut juga dikatakan bahwa terdapat empat skema sertifikasi bagi para advokat. Skema pertama meliputi sertifikasi advokat muda, skema kedua diperuntukkan bagi advokat, skema ketiga bagi advokat senior dan skema terakhir bagi advokat utama. Perbedaan unit kompetensi terlihat jelas dalam tiap skema. Contohnya,  untuk advokat muda harus mengikuti unit kompetensi konsultasi pra kontrak, membuat kontrak kerja layanan hukum, mengumpulkan sumber hukum dalam menangani klien, dan melaksanakan audit hukum. Sedangkan untuk advokat senior unit kompetensi yang akan diujikan ada evaluasi, penyerahan, dan pengarsipan hasil kerja layanan advokasi.
TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN UU ADVOKAT
Dalam Konsideran PP BNSP tidak ada yang konsideran atau isi dari PP BNSP yang membahas tentang UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) melainkan sebagaimana sudah dikatakan di atas bahwa dasar pembentukan BNSP adalah Pasal 18 ayat (5) UU Ketenagakerjaan.
Begitu pula dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh BNSP, SK 0562 tidak membuat UU Advokat dalam konsideran. Melainkan dalam SK 0562 tersebut di konsideran Mengingat membuat UU Ketenagakerjaan.
Menurut UU Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini maksudnya adalah bahwa untuk menjadi seorang advokat haruslah mengikuti proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat.
Terkait penggunaan kata pengacara pada SK 0562,  Pasal 32 ayat (1) UU Advokat disebutkan, “advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Artinya penggunaan kata pengacara harusnya tidak digunakan lagi dalam suatu produk hukum.
ADVOKAT PUNYA SERTIFIKASI SENDIRI
UU Advokat telah memberikan kewenangan penuh untuk melakukan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan UU Advokat dengan syarat pengangkatan advokat adalah telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan telah lulus ujian advokat hal ini sebagaimana dimanatkan Pasal 2 dan 3 UU Advokat.
Sebenarnya kalaupun BNSP menganggap advokat adalah tenaga kerja, PP BNSP sendiri sudah mengakui sertifikasi yang dilakukan oleh organisasi advokat, sebagaimana pada Pasal 18 PP BNSP mengatakan “pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang telah dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah diakui lembaga internasional tetap dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang bersangkutan”.
SK 0562 TIDAK ADA SANKSI
Jika kita melihat SK 0562 ini, hanya mengatur bagaimana seseorang diproses menjadi seorang Pengacara tanpa membuat suatu aturan jika ada orang menjalankan profesi tersebut tanpa melalui proses yang diatur dalam SK 0562.
Hal ini jelas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Advokat, pada pasal 31 UU Advokat jika ada yang sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seperti Advokat tetapi ternyata bukan Advokat yang sesuai dengan UU Advokat maka dapat dipidana 5 (lima) tahun dan dengan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah ada kewajiban seseorang untuk menjalankan/atau mematuhi aturan tersebut?????


Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan