Jika Ada Pedamaian, Bagaimana Kasus Pidananya?

Juli 21, 2016


Pertanyaan:
Mau tanya bpk2 yth bila ada perbuatan pidana ringan (pemukulan) tp sudah diselesaikan damai dg perjanjian bermaterai dapatkah keluarga melaporkan kpd pihak yg berwajib..? (PA by Facebook)
Sumber Sambar: waktoe.com
Jawab:
Selamat siang Pak, terima kasih sudah bertanya.
Tindak pidana yang bapak maksud yaitu tentang pemukulan namun tidak dijelakan secara detail mengenai kronologinya. Namun kami berasumsi bahwa pemukulan yang bapak maksud adalah penganiayaan yang dimaksud dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi
“Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
Jadi atas tindakan pemukulan tersebut ada dua kemungkinan yang akan dikenakan terhadap orang yang bapak maksud yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah dengan pemberatan ditambah sepertiga jika korban adalah bawahan pelaku.
Kemudian hal berikutnya kita harus ketahui adalah bahwa Tindak Pidana Penganiayaan adalah delik biasa. Mengenai kesepakatan perdamaian yang sudah terjadi tidak menghentikan proses perkara. Lain jika yang terjadi adalah delik aduan contohnya Perzinahan Pasal 284 KUHP, diperbolehkan penghentian perkara jika terjadi perdamaian dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan sebagaiaman diatur pada Pasal 75 KUHP.
Lalu, karena ini termasuk delik biasa sehingga Korban atau keluarga masih bisa dimungkinkan untuk melaporkan perkara tersebut. Apalagi pad Bab VIII buku I KUHP (Pasl 76 s.d. 85) tidak mengenal penghapusan hak penuntutan/peniadaan penuntutan hapusnya kewajiban mejalankan pidana karena perdamaian.
Bagaimana kalau keluarga tetap melapor?
Pada hakekatnya polisi tidak bisa menolak laporan, tapi dimungkinkan adanya penghentian perkara karena hak Diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) yang berbunyi:

  1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesi dalam melaksanaan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri 
  2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi”

Jadi pertimbangan Perdamaian ini bisa menjadi penilaian sendiri oleh Polisi untuk memberhentikan perkara.
Kalau Polisi tetap melanjutkan perkara?
Seandainya Polisi tetap melanjutkan perkara atas Laporan tindak pidana penganiayaan yang Bapak maksud, tentunya pengadilan juga tidak bisa menolak perkara. Sebagaiamana yang terjadi baru-baru ini dimana seorang guru tetap menjalankan sidang walupun sudah terjadi perdamaian dengan pihak murid.
Dengan adanya itikad baik dari Pelaku dengan korban untuk melakukan perdamaian, ini akan menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan jika memang perkara ini akan sampai kepersidangan (Pengadilan).
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.(SH)

Daftar Pustaka:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan