Penghinaan Terhadap Etnis Tertentu Melalui Media Sosial, Bagaimana Hukum?

Pertanyaan: Bagaimana hukuman bagi seseorang yang menghina suatu etnis atau suku tertentu melalui media sosial? ilustrasi: www.newsth.com Jabawan: Etnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (“UU Diskriminasi”) adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadar, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan. Penghinaan terhadap terhadap suatu suku diatur dalam Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah.   Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di larang menjalankan pencarian tersebut.   R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal bahwa disini tidak perlu diselidiki apakah perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan itu mempunyai dasar-dasar yang benar atau tidak,…

KOPERASI PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS, BOLEH KAH?

PERTANYAAN: Selamat siang Si eSHa, terkait dengan perubahan kepemilikan Persebaya Surabaya United yang sekarang dimiliki oleh POLRI sebanyak 90%, apakah hukum Indonesia memperbolehkan hal yang demikian? Trimakasih Logo Bhayangkara Surabaya United (Sumber:wikipedia) JAWABAN: Dari informasi yang kami peroleh dari media onlie yang berjudul BHAYANGKARA SURABAYA UNITED SAH 90 PERSEN MILIKPOLRI , menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia kini sudah sah memiliki 90 persen saham dari Bhayangkara Surabya United yang merupakan milik PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB). Sedangkan Gede Widiade yang menjabat sebagai CEO MMIB sekarang hanya memiliki 10 Persen. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki saham? Yang memiliki saham 90% dari MMIB tersebut bukanlah Lembaga POLRI langsung, namun melalui Koperasi Polisi yang bernama Prima Koperasi Polisi (Primkoppol). Seperti kami katakan di awal bahwa Bhayangkara Surabaya United itu merupakan PT Mitra Muda Inti Berlian, artinya Bhayangkara Surabaya United adalah Perseroan terbatas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau…