KOPERASI PEMEGANG SAHAM SUATU PERSEROAN TERBATAS, BOLEH KAH?

Agustus 12, 2016


PERTANYAAN:
Selamat siang Si eSHa, terkait dengan perubahan kepemilikan Persebaya Surabaya United yang sekarang dimiliki oleh POLRI sebanyak 90%, apakah hukum Indonesia memperbolehkan hal yang demikian? Trimakasih
Logo Bhayangkara Surabaya United (Sumber:wikipedia)
JAWABAN:
Dari informasi yang kami peroleh dari media onlie yang berjudul BHAYANGKARA SURABAYA UNITED SAH 90 PERSEN MILIKPOLRI , menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia kini sudah sah memiliki 90 persen saham dari Bhayangkara Surabya United yang merupakan milik PT Mitra Muda Inti Berlian (MMIB). Sedangkan Gede Widiade yang menjabat sebagai CEO MMIB sekarang hanya memiliki 10 Persen.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki saham? Yang memiliki saham 90% dari MMIB tersebut bukanlah Lembaga POLRI langsung, namun melalui Koperasi Polisi yang bernama Prima Koperasi Polisi (Primkoppol).
Seperti kami katakan di awal bahwa Bhayangkara Surabaya United itu merupakan PT Mitra Muda Inti Berlian, artinya Bhayangkara Surabaya United adalah Perseroan terbatas. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”) berbunyi:
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandasakan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
Suatu koperasi baru bisa memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU Koperasi. Sehingga karena Koperasi merupakan badan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, koperasi bisa menjadi salah satu pemegang saham pada suatu perseroan terbatas. Hal ini termasuk pada Bhayangkara Surabaya United.
Bolehnya suatu koperasi menjadi pemegang saham pada suatu perseroan terbatas juga dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (“Permenkeu PMV”), Pasal 1 ayat (2) Permenkeu PMV berbunyi:
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
Kemduaian pada Pasal 2 Permenkeu PMV berbunyi:
Kegiatan usaha PMV meliputi:
a.
penyertaan saham (equity participation);
b.
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation); dan/atau
c.
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing).
Dalam membentuk Perusahaan Modal Ventura, bisa dalam bentuk badan hukum Perusahaan terbatas atau Koperasi. Yang kemudian harus memperoleh izin usaha dari Menteri.
Sehingga, POLRI melalui Koperasinya yang bernama Primkoppol diperboleh untuk memilikisaham Bhayangkara Surabaya United atau PT MMIB.
Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan