LISENSI OPERATOR PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

Desember 7, 2016


Pertanyaan:
Perusahaan kami menggunakan crane untuk melakukan proses produksi, apakah operator dari crane tersebut harus punya izin tersendiri? Terima kasih
Sumber: Fedeccon.org
Jawaban:
Penggunaan pesawat angkat dan angkut atau crane merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses produksi, demikian juga yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang menggunakan alat pesawat angkat dan angkut. Namun perlu diperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja setiap tenaga kerja dalam hal melakukan pembuatan, pemasangan, pemakaian, persyaratan pesawat angkat dan angkut.
1.   OPERATOR
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut (“Permennaker 05/1985”) Pasal 4 berbunyi:
“setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan telah memiliki keterampilan khusus tentang Pesawat Angkat dan Angkut.
Artinya adalah bahwa untuk setiap pesawat angkat dan angkut harus dijalankan oleh orang yang memiliki keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut (“Permnennaker 09/2010”) Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:
operator adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki ketrampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut
Lalu bagaimana menentukan seorang operator dikatakan sebagai operator yang mempunyai kemampuan dan memiliki ketrampilan khusus?, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permennaker 09/2010 mengatakan bahwaoperator yang dimaksud adalah mempunyai Lisensi Keselamatan dan kesehatan kerja dan Buku Kerja sesuai jenis dan kualifikasinya, yang meliputi operator peralatan angkat, pita transport, pesawat angkutan di atas landasan dan di atas permukaan, dan alat angkutan jalan rei.
2.   LISENSI
Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 21 Permnennaker 09/2010 menjelaskan Lisensi Keselamatan dan kesehatan kerja (“K3”) adalah kartu tanda kewenangan seorang operator untuk mengoperasikan pesawat angkat dan angkut sesuai dengan jenis dan kualifikasi atau petugas untuk penanganan pesawat angkat dan angkut yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Lisesnsi K3 dan buku kerja operator atau petugas pesawat angkat dan angkut.
Pada umumnya istilah Lisensi K3 ini lebih dikenal dengan SIO (Surat Izin operator) atau SIA (Surat Izin Alat Berat). Yang berlaku untuk jangka waktu  selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
sumber: alatberat.com

3.   CARA MEMPEROLEH LISENSI

Untuk memperoleh Lisensi K3 dan buku kerja operator atau petugas pesawat angkat dan angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengusaha atau pengurus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  1. Copy ijazah terakhir;
  2. Surat keterangan berpengalaman kerja membantu operator atau petugas pesawat angkat dan angkut sesuai bidangnya yang diterbitkan oleh perusahaan;
  3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
  4. Copy kartu tanda penduduk;
  5. Copy sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
  6. Pas photo berwarna 2 x 3 (3 lembar) dan 4 x 6 (2 lembar).
4.   KEWAJIBAN PERUSAHAAN TENTANG OPERATOR:
Pasal 3 Permnennaker 09/2010:
Pengusaha atau pengurus dilarang mempekerjakan operator dan/atau petugas pesawat angkat dan angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dan buku kerja
Pasal 4 Permnennaker 09/2010:
Jumlah operator pesawat angkat dan angkut yang dipekerjakan oleh pengusaha atau pengurus harus memenuhi kualifikasi dan jumlah sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat angkat dan angkut sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan menteri ini”.
5.   SANKSI
Pengusaha atau pengurus yang mempekerjakan operator dan/atau petugas pesawat angkat dan angkut yang tidak memiliki Lisensi K3 dan buku kerja, dan tidak memenuhi kualifikasi dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 (Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Daftar Pustaka:

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator Dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

 

2 Komentar

  • Sendy Pratama Maret 17, 2017pada5:42 am

    Maaf Pak saya ingin menanyakan, bagaimana jika si Operator memiliki SIO pribadi akan tetapi akan bekerja dan mengoperasikan pesawat angkat/crane pada suatu perusahaan, apakah SIO tersebut harus diganti dengan nama perusahaan atau SIO pribadinya tetap berlaku ?

    • harianja April 7, 2017pada8:28 am

      Sejauh ini kami tidak melihat ada aturan yang membolehkan karyawan yang sudah pindah tetap bisa menggunakan SIO nya, dan untuk menjawab itu kita kembali lagi pada proses permohonan bahwa yang mengajukan permohonan sertifikasi operator adalah perusahaan itu sendiri sehingga menurut kami perusahaan yang baru lah yang menjakukan permohonan terhadap operator tersebut (permohonan baru). Mudah-mudhan menjawab, terima kasih

Tinggalkan Balasan