Hakim (Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Persidangan)

Januari 13, 2017
Sumber Gambar: www.wvgazettemail.com

PENGERTIAN

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.
Dalam proses peradilan di Indonesia dikenal istilah Hakim Karier dan Nonkarier, istilah tersebut dapat kita temui antara lain dalam Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“3/2009”) yang menyatakan:
(1)    Calon hakim agung berasal dari hakim karier.
(2)    Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier.
Dalam Penjelasan Pasal 6B 3/2009 tersebut dikatakan bahwa:
Ayat (1):
Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang berasal dari hakim karier” adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.
Ayat (2):
Yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang juga berasal dari nonkarier” adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.
Dari Pasal 6B 3/2009 tersebut dapat kita simpulkan bahwa istilah tersebut hanya ada selama adanya proses pencalonan hakim agung yang selanjutnya kita bisa lihat dalam Pasal 7 UU 3/2009.
Dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU 46/2009”) kita juga bisa menemui istilah hakim karier yaitu pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:
Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 46/2009 disebutkan bahwa Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU 46/2009 adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UU 46/20009 sebagai hakim tindak pidana korupsi.
TUGAS HAKIM
  1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkaraa-perkara;
  2. Membimbing dan memprakarsai jalannya persidangan serta mengawasi terhadap pembuatan Berita Acara, sekaligus menetapkan hari sidang, memerintahkan pemanggilan para pihak, mengatur mekanisme persidangan, mengambil prakarsa untuk kelancaran persidangan dan mengakhiri sidang
  3. Menyusun konsep putusan/penetapan perkara yang ditangani yang bersumber dari Berita Acara Persidangan.
  4. Bertanggungjawab atas minutasi berkas perkara.
Daftar Pustaka:
          Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
          Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
          Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan