PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH WARGA JAKARTA DI JAKARTA ALA ANIES, MUNGKINKAH?
harianjalegal.com , Opini Hukum / Februari 17, 2017

Gambar: Lamudi dan liputan6.com Sesuai dengan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU1/2011”) dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“PP 64/2016”) mengatakan bahwa: “Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah” Kemudian kita berbicara mengenai lokasi, Sesuai dengan Pasal 2 PP 64/2016 pemerintah harus sudah mempunyai suatu wilayah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dan paling sedikit 0.5 (nol koma lima) hektar dan dimuat dalam suatu rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya Anies harus menyediakan minimal 50.000M2 (lima puluh ribu meter pesegi) dan dimuat dalam PERDA DKI. Apakah di dalam PERDA No.01 tahun 2012 tentang RTRW Jakarta wilayah ini sudah disedikan? Silahkan dicek. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta perumahan lainnya yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (“PMK 113/2014”), pada Pasal 2 ayat (1) PMK 113/2014 luas tanah rumah MBR adalah untuk luas tanah 60m2…