JIKA ADA MENGHALANGI PENYIDIKAN KARENA MELINDUNGI MIRYAM BISA DIPIDANA
Opini Hukum / April 28, 2017

Sejak kasus operasi tangkap tangan (OTT) Panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah yang kemudian menyeret Nurhadi Abdurachman Sekretaris Mahkamah Agung muncul juga seorang Sopir Nurhadi bernama Royani yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah menjadi sorotan, Royani pun menghilang entah kemana, apakah menghilang sendiri atau sengaja dihilangkan hal ini belum diketahui. Bahkan karena kasus ini, Royani pun harus melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah masuk kerja, yang pada akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan pemecatan royani dari PNS Mahkamah Agung. Royani belum juga ketemu, kini muncul lagi kasus KPK. Seorang Anggota DPR dari Fraksi Hanura bernama Miryam S Haryani diminta oleh KPK untuk memasukksanya dalam daftar pencarian orang oleh Polri. Miryam menjadi buronan KPK karena statusnya sebagai tersangka diduga memberikan keterangan tidak benar di persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Pada keterangan Miryam dipersidangan dia mengatakan bahwa BAP dia dibuat oleh penyidik atas tekanan penyidik yang saat itu juga penuntut umum memutarkan video saat pemeriksaan Miryam, Miryam juga mengaku tidak tahu tentang bagi-bagi uang dalam proyek E-KTP. Miryam diancam dengan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah…

Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pertanyaan: Selamat malam semuanya, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu soal pertanahan. Ceritanya begini, saya beli suratnya cuma batas notaris. PBB masih atas nama orang lain, maksud saya PBB-nya mau ganti nama saya, caranya gimana ya mohon pencerahannya. Jawab: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994 (“UU PBB”). PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Setiap orang yang mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan adalah orang yang menjadi subjek pajak sehingga wajib untuk membayar pajak. Oleh karena itu jika ada peralihan hak atas suatu tanah dan/atau bangunan maka harus dilakukan mutasi PBB agar orang atau badan hukum sebagai pemilik hak baru dapat dibebankan PBB. Untuk melakukan mutasi PBB, pemilik baru harus melakukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah. Untuk melengkapi permohonan tersebut, saudara mohon untuk melampirkan: Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan…

KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – Laporan Korupsi

Pertanyaan: Mohon pencerahan Bapak/I ahli hukum, kepala desa kami dan bawahannya telah korupsi dana desa, yang saya tanya bagaimana prosedur untuk melaporkan mereka dan kepada siapa saja dilaporkan? Terima kasih Jawab: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Saudara tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah yang dikorupsi oleh Kepala Desa tersebut. Asumsi kami dari pertanyaan saudara adalah Kepala Desa saudara melakukan penyelewengan dana desa sehingga merugikan keuangan desa tersebut. Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang setiap orang bisa melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun…

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
harianjalegal.com , Hukum Perdata / April 21, 2017

Perjanjian Pinjam Pakai atau dalam bahasa belanda disebut bruiklening diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753. Dalam Pasal 1740 KUHPer unsur-unsur Perjanjian Pinjam Pakai adalah: Adanya barang/obyek perjanjian; Secara Cuma-Cuma; Dengan kurun waktu tertentu; Adanya kewajiban untuk mengembalikan kepada peminjam objek perjanjian. Namun selain unsur tersebut dalam perjanjian pinjam pakai harus ada pihak yang meminjam dan peminjam, harus ada konsensus diantara kedua pihak serta ada kewajiban dari kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam pakai. Yang menjadi subyek dalam perjanjian pinjam pakai adalah orang yang meminjamkan baik itu pemilik atau bukan pemilik barang dan orang yang memakai atau si peminjam pakai. Sedangkan obyek perjanjian pinjam pakai sesuai Pasal 1742 KUHPer adalah barang yang tidak musnah karena pemakaian baik itu benda tidak bergerak atau benda bergerak yang pada umumnya dbuat dengan akta. Kemudian dalam Pasal 1743 KUHPer ojek perjanjian pinjam pakai harus dapat berpindah tangan kepada ahli waris masing-masing pihak perjanjian kecuali dalam perjanjian diatur bahwa peminjaman diberikan khusus secara pribadi. Artinya adalah dalam perjanjian pinjam pakai jika pihak pemberi pinjaman meninggal makan akan diteruskan oleh ahliwaris peminjam, berbeda jika diperjanjiakan secara khusus maka perjanjian bisa putus. Kewajiban Para Pihak: Kewajiban Peminjam Pakai; Menyimpan dan memelihara…

Mengenal Tuntutan Pidana Percobaan Ahok

Pada sidang terbuka pembacaan tuntutan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) di Pengadilan Jakarta Utara tanggal 20 April 2017, Jaksa Penuntut umum menuntut Ahok atas kasus penodaan agama dengan hukuman satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Pada pembacaan tuntutan tersebut ada juga hal-hal yang memberatkan seperti menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sopannya Ahok dalam persidangan, turut andil dalam pembangunan serta perilaku bersikap humanis. Apabila nanti hakim mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum karena hakim menganggap Ahok secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya maka Ahok harus menjalankan hukuman pidana percobaan selama 2 tahun. Sebenarnya apa itu Pidana Percobaan? Dalam Pasal 14 a ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. R.Soesilo  dalam bukunya yang…

INDONESIA:SING MENANG OJO UMUK, SING KALAH OJO NGAMUK
harianjalegal.com / April 19, 2017

Kita Indonesia Akhirnya kita telah melakukan pesta demokrasi dalam pemilihan umum secara serentak tahun 2017, ada yang satu kali putaran dan ada yang dua putaran. Akhirnya juga kita sudah memilih pemimpin di daerah kita masing-masing. Ya, yang terpilih adalah yang terbaik yang dipercayai masyarakat untuk membangun wilayah di Indonesia tercinta ini. Di negara demokrasi tercinta ini, setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan menyatakan sesuatu. Kadang apa yang dilakukan sudah melanggar perundang-undangan dan hal itu sangat banyak kita temui di masyarakat khususnya di media sosial. Kita melihat seakan-akan Polisi tidak berbuat apa-apa​ atas hal tersebut karena saking banyaknya tindakan yang tidak terjangkau. Mungkin selama proses pemilihan mulai dari pengenalan pasangan calon sampai terpilih banyak dari kita yang men-judge saudara-saudara kita. Kalau milih pasangan yang ini adalah teroris dan radikal, kalau pilih pasangan yang itu adalah kafir komunis yang akan menjajah Indonesia. Banyak yang teriak-teriak dari pengeras suara menyuarakan kebencian terhadap orang lain karena pemilu. Mari kita akhiri semua itu, sekarang sudah terpilih dan hasil pemilu pun sudah sesuai dengan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bisa dibantah lagi. Mari kita dukung kepala daerah tersebut, jangan kita membuat kepala-kepala daerah tandingan yang tidak akan ada gunanya karena tidak akan punya…

TERA METER AIR DAN TEST BENCH (LABORATORIUM)

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Meter Air merupakan alat takar yaitu bagian yang sangat vital bagi pelayanan air minum bagi masyarakat oleh perusahaan air minum baik BUMN atau milik swasta, karena meter air merupakan awal munculnya suatu tagihan pemakaian oleh pelanggan. Lain dari pada itu, meter air bisa juga sebagai petunjuk adanya suatu pemakaian air dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Supaya pelanggan dan perusahaan air tidak mengalami kerugian maka meter air yang digunakan haruslah akurat, oleh sebab itu untuk pelanggan yang baru berlangganan maka meter airnya harus dilakukan tera meter (kalibrasi) pertama kalinya  yang dilakukan Lembaga Metrologi Legal yang biasanya dilakukan oleh perusahan pembuat meter di daerah pembuat meter. Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 102 tahun 2000 tentang Stadardisasi Nasional (“UU SNI”) dikatakan bahwa terhadap barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau tanda SNI, kemudian dijelaskan pada penjelesan pasal tersebut bahwa sertifikasi yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat…

Peradilan Semu:Belajar Jadi Penegak Hukum Yang Baik

Banyak orang beranggapan lulusan/orang yang masih kuliah di perguruan tinggi hukum tahu tentang hukum. Sehingga mereka akan bertanya hal kecil apapun kepada orang hukum tersebut. Sebenarnya dari kejadian tersebut adalah suatu harapan bahwa sarjana hukum dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat selama kuliah. Ketika kuliah, mahasiswa hanya dibatasi waktu bertatap muka dengan dosen. Baik jumlah pertemuan (biasanya 14 kali) atau jam perkuliahan, sehingga tidak semua ilmu dari setiap mata kuliah bisa mahasiswa dapatkan. Mahasiswa hukum pasti belajar tentang hukum acara, sebagian besar kampus akan menyuruh mahasiswanya untuk melakukan survei di pengadilan bisa juga sampai melakukan penelitian dan prektek kerja lapangan. Atau bagi yang senang membaca akan merasa hal itu sudah sempurna, sehingga mereka hanya bisa kampus, pulang ke kos/rumah dan ke warung makan. Namun apakah itu cukup? Saya secara pribadi mengatakan TIDAK! Bagi mahasiswa hukum, sebagian besar memiliki cita-cita ingin menjadi bagian dari penegak hukum. Ada yang ingin jadi jaksa, hakim, panitera atau advokat dan lain-lain. Tentunya dengan memiliki cita-cita tersebut, mereka harus (akan) tau apa yang menjadi tugas mereka jika mereka berhasil menggapai cita-citanya. Di Fakultas Hukum selain mahasiswa belajar di kelas tentang hukum, mahasiswa juga dapat belajar di Peradilan Semu. Bagi orang yang tidak kuliah di…

Perjanjian Tukar Menukar
harianjalegal.com , Hukum Perdata / April 11, 2017

Saya ingin melakukan barter barang dengan tetangga saya, berupa handphone dengan kamera. Apakah hal itu diperbolehkan oleh hukum? Bagaimana aturannya? Jawab: Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Barter adalah perdagangan tukar menukar, sehingga asumsi kami atas pertanyaan tersebuat anda dan tetangga anda akan melakukan suatu kegiatan tukar menukar handphone dengan kamera. Pada umumnya tukar menukar bisa dikatakan sama dengan perjanjian yang lainnya karena perjanjian tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1320. Seseoarang yang ingin melakukan suatu kesepakatan tukar menukar secara hukum diperbolehkan oleh hukum Indonesia. Hal ini diatur di Pasal 1541 sampai 1546 KUHPer. Pada pasal 1546 KUHPer dijelaskan juga bahwa aturan pada perjanjian jual beli berlaku pada perjanjian tukar menukar. Pasal 1541 KUHPer menyimpulkan bahwa kedua belah pihak yang sepakat untuk saling memberikan barang dan kedua belah pihak saling menyerahkan hak milik masing-masing kepada pihak yang lain, hal ini biasa disebut dengan perjanjian tukar menukar. Dalam perjanjian Tukar Menukar yang menjadi subyek perjanjian adalah pemilik barang yang akan dilakukan penukaran. Dari para pemilik barang tersebut yang akan saling menyerahkan hak miliknya. Sedangkan obyeknya adalah setiap barang atau benda yang dapat dijual, hal ini sesuai dengan Pasal 1542 KUHPer. Secara khusus ada sifat dari Perjanjian Tukar…

Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / April 8, 2017

Pertanyaan: Saya ingin bertanya. Seorang anak klas 1 smp dituduh membunuh temannya. Apakah anak tersebut dikenakan pasal pembunuhan? Tolong infonya   Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kami akan memberikan defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”)mengenai pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX tentang “kejahatan terhadap nyawa” dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Dari pertanyaan yang Anda sebutkan tidak menjelaskan secara jelas kronologi pembunuhan yang dilakukan anak tersebut. Namun atas perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal Pembunuhan sebagaimana termuat dari 13 Pasal KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yang hukumunyaa beragam…