Surat Saran Polisi:Pembacaan Tuntutan Kasus Penistaan Agama Ahok dan Kasus Anis – Sandi Ditunda, Bolehkah?

April 7, 2017

Pada tanggal 4 April 2017 beredar surat perihal “Saran Penundaan Sidang Dengan Agenda Tuntutan Perkara Penistaan Agama Dengan Terdakwa Basuki Tjahaya Purnama Alias Ahok”. Walaupun perihal surat tentang perkara Ahok namun surat tersebut juga dikaitkan dengan perkara Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang sedang diperiksa oleh penyidik kepolisian.

Banyak yang pro dan kontra atas surat itu, termasuk para pendukung ketiga orang yang saat ini menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Banyak yang berkata bahwa Polisi sedang melakukan perlindungan terhadap Ahok.

Sebenarnya tidak tepat kalau Polisi melakukan hal tersebut. Karena banyak juga tindakan-tindakan Polisi yang jika dilihat tidak melindungi Ahok dengan beberapa alasan.

Alasan pertama sejak awal penetapan tersangka Ahok Polisi sudah melanggar Surat Telegram Rahasia Nomor 498 Oktober 2015 yang seharusnya setiap calon kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana proses penyidikannya ditunda sampai pemilihan selesai. Kalau Polisi memang berniat melindungi Ahok seharusnya sejak awal Polisi menggunakan Surat Telegram Rahasia, walaupun ada desakan dari masyarakat untuk menjadikan Ahok tersangka.

Alasan Kedua adalah bahwa surat tersebut tidak dikhusukan kepada Ahok saja, dalam surat tersebut juga mengaitkan dengan kasus Sandiaga dan Anis yang sedang diperiksa oleh kepolisian, dan ini juga berbeda dengan apa yang dilakukan terhadap kasus Ahok sejak awal penyelidikan yang terus melanjutkan perkara Ahok.

Apakah disini memang Polisi ingin menggunakan hak diskresinya sesuai Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian?.

Dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah menjamin Independensi dari peradilan, sesuai dengan asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pasal 3 ayat (2) mengatakan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kita tidak tahu apakah Analisa Dan Evaluasi tentang Perkembangan Situasi Kamtinmas DKI Jakarta dan Sekitarnya yang dijadikan rujukan dihubungkan dengan Pasal 30 ayat (4) yang mengatakan bahwa polisi sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayanai masyarakat serta menegakkan hukum. Karena dalam point 2 surat saran membahas tentang keamanan tahap pemungutan suara sehingga selain Polisi, TNI juga ikut dilibatkan.

Ya, benar ini hanya Saran dari Polisi sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga tidak wajib untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu mari kita lihat proses-proses selanjutnya, semoga kasus yang diduga dilakukan para calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku tanpa ada intimidasi dari siapa pun dan para penegak hukum bekerja secara profesional serta pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh semua Pihak. (SH)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan