TERA METER AIR DAN TEST BENCH (LABORATORIUM)

April 18, 2017

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Meter Air merupakan alat takar yaitu bagian yang sangat vital bagi pelayanan air minum bagi masyarakat oleh perusahaan air minum baik BUMN atau milik swasta, karena meter air merupakan awal munculnya suatu tagihan pemakaian oleh pelanggan. Lain dari pada itu, meter air bisa juga sebagai petunjuk adanya suatu pemakaian air dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Supaya pelanggan dan perusahaan air tidak mengalami kerugian maka meter air yang digunakan haruslah akurat, oleh sebab itu untuk pelanggan yang baru berlangganan maka meter airnya harus dilakukan tera meter (kalibrasi) pertama kalinya  yang dilakukan Lembaga Metrologi Legal yang biasanya dilakukan oleh perusahan pembuat meter di daerah pembuat meter.

Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 102 tahun 2000 tentang Stadardisasi Nasional (“UU SNI”) dikatakan bahwa terhadap barang dan jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi teknis Standar Nasional Indonesia dapat diberikan sertifikat dan atau tanda SNI, kemudian dijelaskan pada penjelesan pasal tersebut bahwa sertifikasi yang dimaksud berupa sertifikat hasil uji, sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat keselamatan.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (“UU Metrologi Legal”) Pasal 1 huruf q menerangkan bahwa

Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai

Sedangkan  Pasal 1 huruf r menjelaskan bahwa”

Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah ditera

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (“UU UTTP”) disebutkan:

UUTP yang secara langsung  atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kepentingan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

  1. Kepentingan umum;
  2. Usaha;
  3. Menyerahkan atau menerima barang;
  4. Menentukan pungutan atau upah;
  5. Menentukan produk akhir dalam perusahaan;dan
  6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Wajib ditera dan ditera ulang.

PROSES TERA

Tanda tera merupakan suatu tanda yang dibubuhkan oleh pihak Metrologi Legal suatu daerah. Sebelum dilakukan pembubuhan tanda tera pada meter ada tahapan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2014 tentang Tera dan Tera Ulang (“Permendag 70/2014”) yang berbunyi:

  • Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
  1. Pemeriksaan;
  2. Pengujian;dan
  3. Pembubuhan Tanda Tera.
  • Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
  • Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
  • Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

OBJEK TERA

Sesuai dengan Pasal 3 Permendag 70/2014 mengatakan bahwa:

  • Tera dan Tera ulang dilakukan terhadap;
  1. UTTP produksi dalam negeri;dan
  2. UTTP asal impor.
  • Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.
  • Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
  1. Habis masa berlakun tanda sahnya;
  2. Tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
  3. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan;dan
  4. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.
  • Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

Dalam lampiran I tersebut untuk meter Air dengan kapasitas nominal <=25 m3/jam adalah sekali 5 tahun dan untuk kapasita nominal >25m3/jam adalah sekali 2 tahun.

BISAKAH SUATU PERUSAHAAN SWASTA MEMBUAT LABORATORIUM TES METER

Tempat pelaksanaan Tera atau Tera Ulang  sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Permendag 70/2014 sebagaimana berbunyi:

  • Pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan di;
  1. UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota;
  2. Laboratorium lain;atau
  3. Tempat UTTP terpasang tetap.
  • Pelaksanaan Tera selain di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di;
  1. Gudang importir untuk UTTP asal impor;atau
  2. Lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
  • Pelaksanaan Tera Ulang selain do tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di:
  1. Tempat sidang Tera Ulang di luar UPT, UPTD Provinsi, atau UPTD Kabupaten/Kota;atau
  2. Tempat UTTP terpakai.
  • Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditunjuk oleh Direktur.

Artinya jika ada perusahaan air yang memiliki laboratorium untuk pelaksanaan tera maka hal itu dibolehkan oleh undang-undang sebagai tempat pelaksanaan tera, hal ini juga dipertegas lagi pada Pasal 9 Permendag 70/2014 yang pada pokoknya mengatakan pelaksanaan Tera atau Tera Ulang dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan serta ruangan kerja. Namun untuk pelaksanaan tera itu sendiri tetap dilakukan oleh pegawai yang berhak di wilayah UPT, UPTD Provinsi atau UPTD Kabupaten/Kota dimana UTTP berada atau terpasang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Jo. Pasal 6 Permendag 70/2014.

Daftar Pustaka:

  1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
  2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
  3. Undang-Undang Nomor 102 tahun 2000 tentang Stadardisasi Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 tahun 2014 tentang Tera dan Tera Ulang.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan