PERJANJIAN PINJAM PAKAI

April 21, 2017

Perjanjian Pinjam Pakai atau dalam bahasa belanda disebut bruiklening diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1740 sampai dengan Pasal 1753.

Dalam Pasal 1740 KUHPer unsur-unsur Perjanjian Pinjam Pakai adalah:

  1. Adanya barang/obyek perjanjian;
  2. Secara Cuma-Cuma;
  3. Dengan kurun waktu tertentu;
  4. Adanya kewajiban untuk mengembalikan kepada peminjam objek perjanjian.

Namun selain unsur tersebut dalam perjanjian pinjam pakai harus ada pihak yang meminjam dan peminjam, harus ada konsensus diantara kedua pihak serta ada kewajiban dari kedua belah pihak dalam perjanjian pinjam pakai.

Yang menjadi subyek dalam perjanjian pinjam pakai adalah orang yang meminjamkan baik itu pemilik atau bukan pemilik barang dan orang yang memakai atau si peminjam pakai.

Sedangkan obyek perjanjian pinjam pakai sesuai Pasal 1742 KUHPer adalah barang yang tidak musnah karena pemakaian baik itu benda tidak bergerak atau benda bergerak yang pada umumnya dbuat dengan akta. Kemudian dalam Pasal 1743 KUHPer ojek perjanjian pinjam pakai harus dapat berpindah tangan kepada ahli waris masing-masing pihak perjanjian kecuali dalam perjanjian diatur bahwa peminjaman diberikan khusus secara pribadi. Artinya adalah dalam perjanjian pinjam pakai jika pihak pemberi pinjaman meninggal makan akan diteruskan oleh ahliwaris peminjam, berbeda jika diperjanjiakan secara khusus maka perjanjian bisa putus.

Kewajiban Para Pihak:

  1. Kewajiban Peminjam Pakai;
  1. Menyimpan dan memelihara benda pinjaman dengan baik (Pasal 1744 KUHper)
  2. Bertanggungjawab atas musnahnya barang akibat suatu kejadian yang tidak disengaja yang dapat disingkirkan jika seandainya peminjam dapat memakai barangnya sendiri atau dalam kejadian peminjam hanya menyelamatkan barangnya sendiri (Pasal 1745 -1746 KUHPer).
  3. Tidak memakai objek pinjam pakai diluar kesepakatan/sifat yang ditentukan yang sesuai dengan sifatnya. Mengganti biaya, kerugian dan bunga jika peminjam menyimpang.
  4. Tidak menuntut biaya atas biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan barang (Pasal 1748 KUHPer)
  1. Kewajiban Yang Meminjam:
  2. Tidak boleh minta barang sebelum masa berlakunya perjanjian berakhir hal ini sesuai dengan Pasal 1750 KUHPer, kecuali dalam hal mendesak sesuai Pasal 1751 KUHper;
  3. Pemberi pinjaman harus mengganti biaya apabila selama perjanjian peminjam telah mengeluarkan biaya untuk menghindari kerusakan atas barang yang dipinjam namun dalam keadaan mendesak tidak sempat untuk memberitahukan kepada pemberi pinjaman (Pasal 1752 KUHPer).
  4. Pemberi pinjaman bertanggungjawab atas segala akibat karena pemberi pinjaman tidak memberitahu peminjam bahwa barang yang dipinjam memiliki kerusakan atau cacat (Pasal 1753 KUHPer).

Dari penjelasan di atas bisa kita lihat ada sifat-sifat khusus dalam perjanjian pinjam meminjam antara lain:

  1. Pihak yang memberi pinjaman tetap menjadi pemilik dari barang yang diperjanjikan, artinya tidak ada pengalihan seperti jual beli;
  2. Perjanjian pinjam pakai merupakan perjanjian sepihak;
  3. Orang yang mempunyai hak menikmati atas hasil  yang diperjanjikan dapat menyerahkan barang;
  4. Ada tindakan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian (konsesuil riil);
  5. Objeknya adalah barang (yang tidak akan habis atau musnah)
  6. Barang yang diperjanjikan tidak boleh dengan barang yang lain.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan