KPK, Kejaksaan dan Kepolisian – Laporan Korupsi

April 25, 2017

Pertanyaan Di Facebook

Pertanyaan:

Mohon pencerahan Bapak/I ahli hukum, kepala desa kami dan bawahannya telah korupsi dana desa, yang saya tanya bagaimana prosedur untuk melaporkan mereka dan kepada siapa saja dilaporkan? Terima kasih

Jawab:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Saudara tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah yang dikorupsi oleh Kepala Desa tersebut. Asumsi kami dari pertanyaan saudara adalah Kepala Desa saudara melakukan penyelewengan dana desa sehingga merugikan keuangan desa tersebut.

Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan delik yang setiap orang bisa melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 (“UU Tipikor”) Pasal 41 ayat (2) hurug b.

Oleh sebab itu ada 3 (tiga) kemungkinan saudara untuk melaporkan hal tersebut yaitu:

  1. Melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”);

KPK adalah suatu badan khusus yang pembentukannya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Tipikor . Hal ini juga dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”)

Sesuai dengan amanat Pasal 6 huruf c UU KPK salah satu tugas dari KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Namun ada kekhususan perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa oleh KPK sebagaimana dimuat dalam Pasal 11 UU KPK, seperti:

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;dan/atau
  • Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
  1. Melaporkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”) Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa Kejaksaan republik Indonesia yang selanjutnyad disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan Kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kemudian pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan menjelaskan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang pidana adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang salah satunya adalah UU Tipikor.

Sebagai contoh adalah ketika Jaksa menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka berdasarkan Sprindik itu bernomor Print-08/F.2/Fd.1/01/2017 tertanggal 26 Januari 2017 (lihat:Jaksa Sebut Status Tersangka Dahlan Iskan Sudah Sesuai Hukum)

  1. Melaporkan kepada Kepolisian.

Polisi merupakan pejabat yang bertugas sebagai penyelidik dan penyidik dari suatu tindak pidana, hal ini sesuai dengan Undang-Udang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) asal 1 angka 8 dan 10.

Tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf  g Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukuma acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang artinya Kepolisian juga berwenang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Dari Penjelasan tiga lembaga penegak hukum di atas, saudara dapat melaporkan tindak pidana korupsi di desa saudara dengan membawa bukti bahwa ada tindak pidana korupsi di desa saudara. Hal ini bisa saudara lakukan di daerah-daerah KPK, Kejaksaan dan Kepolisian baik mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan dimana ada lembaga-lembaga tersebut.

Demikian Penjelasan kami. Terima kasih

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan