Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

April 27, 2017

Pertanyaan:

Selamat malam semuanya, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu soal pertanahan. Ceritanya begini, saya beli suratnya cuma batas notaris. PBB masih atas nama orang lain, maksud saya PBB-nya mau ganti nama saya, caranya gimana ya mohon pencerahannya.

Sumber Pertanyaan Facebook

Jawab:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994 (“UU PBB”).

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Setiap orang yang mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki dan/atau menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan adalah orang yang menjadi subjek pajak sehingga wajib untuk membayar pajak.

Oleh karena itu jika ada peralihan hak atas suatu tanah dan/atau bangunan maka harus dilakukan mutasi PBB agar orang atau badan hukum sebagai pemilik hak baru dapat dibebankan PBB. Untuk melakukan mutasi PBB, pemilik baru harus melakukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, saudara mohon untuk melampirkan:

  • Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (LSOP), untuk dokumen ini saudara bisa meminta kepada petugas dinas pendapatan daerah dimana saudara tinggal;

  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), jika perusahaan melampirkan Akta perusahaan dan KTP Direktur;
  • SPPT PBB asli tahun berjalan, dibayar terlebih dahulu PBB untuk tahun berjalan;
  • Tanda Tidak mempunyai tunggakan pembayaran PBB, saudara bisa meminta kepada petugas dinas pendapatan daerah untuk mengeprint bukti lunas
  • Fotocopy NPWP;
  • Surat keterangan dari Desa dan Kecamatan, hal ini menjelaskan bahwa sudah terjadi peralihan atas objek PBB tersbeut;
  • Surat kuasa di atas meterai, jika saudara memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus;
  • Surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai;

contoh surat pernyataan

  • Fotocopy SSPD BPHTB untuk peralihan Hak;
  • Fotocopy Akta Jual Beli/Akta Penglepasan Hak. Jika sudah sertipikat akan lebih baik

Demkian Penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan