JIKA ADA MENGHALANGI PENYIDIKAN KARENA MELINDUNGI MIRYAM BISA DIPIDANA
Opini Hukum / April 28, 2017

Sejak kasus operasi tangkap tangan (OTT) Panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah yang kemudian menyeret Nurhadi Abdurachman Sekretaris Mahkamah Agung muncul juga seorang Sopir Nurhadi bernama Royani yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah menjadi sorotan, Royani pun menghilang entah kemana, apakah menghilang sendiri atau sengaja dihilangkan hal ini belum diketahui. Bahkan karena kasus ini, Royani pun harus melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah masuk kerja, yang pada akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan pemecatan royani dari PNS Mahkamah Agung. Royani belum juga ketemu, kini muncul lagi kasus KPK. Seorang Anggota DPR dari Fraksi Hanura bernama Miryam S Haryani diminta oleh KPK untuk memasukksanya dalam daftar pencarian orang oleh Polri. Miryam menjadi buronan KPK karena statusnya sebagai tersangka diduga memberikan keterangan tidak benar di persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Pada keterangan Miryam dipersidangan dia mengatakan bahwa BAP dia dibuat oleh penyidik atas tekanan penyidik yang saat itu juga penuntut umum memutarkan video saat pemeriksaan Miryam, Miryam juga mengaku tidak tahu tentang bagi-bagi uang dalam proyek E-KTP. Miryam diancam dengan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah…