JIKA ADA MENGHALANGI PENYIDIKAN KARENA MELINDUNGI MIRYAM BISA DIPIDANA

April 28, 2017

Miryam S Haryani Usai Memberikan Kesaksian

Sejak kasus operasi tangkap tangan (OTT) Panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah yang kemudian menyeret Nurhadi Abdurachman Sekretaris Mahkamah Agung muncul juga seorang Sopir Nurhadi bernama Royani yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun setelah menjadi sorotan, Royani pun menghilang entah kemana, apakah menghilang sendiri atau sengaja dihilangkan hal ini belum diketahui. Bahkan karena kasus ini, Royani pun harus melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah masuk kerja, yang pada akhirnya Mahkamah Agung menjatuhkan pemecatan royani dari PNS Mahkamah Agung.

Royani belum juga ketemu, kini muncul lagi kasus KPK. Seorang Anggota DPR dari Fraksi Hanura bernama Miryam S Haryani diminta oleh KPK untuk memasukksanya dalam daftar pencarian orang oleh Polri. Miryam menjadi buronan KPK karena statusnya sebagai tersangka diduga memberikan keterangan tidak benar di persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Pada keterangan Miryam dipersidangan dia mengatakan bahwa BAP dia dibuat oleh penyidik atas tekanan penyidik yang saat itu juga penuntut umum memutarkan video saat pemeriksaan Miryam, Miryam juga mengaku tidak tahu tentang bagi-bagi uang dalam proyek E-KTP.

Miryam diancam dengan Pasal 22 Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”) tentang memberikan keterangan yang tidak benar dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun sampai 12 (dua belas) tahun dan/atau denda Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Penetapan Tersangka Miryam pun membuat kuasa hukumnya melakukan upaya Praperadilan yang didaftarkan pada tanggal 21 April 2017 dengan alasan tindak pidana yang dilakukan Miryam adalah tindak pidana umum sehingga KPK tidak berwenang menetapkannya menjadi tersangka. Selain itu penasehat hukum Miryam juga berencana melaporkan KPK kepada Komnas HAM dan meminta perlindungan kepada Kepolisian.

Dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana orang yang menyembunyikan seorang yang bersalah atau dituntut karena melakukan kejahatan, memberikan bantuan untuk menghindar dari penyidikan atau penahanan bisa dipidana penjara selama Sembilan bulan. Maksud dari pasal ini untuk terjaminnya penegakan hukum tanpa adanya halangan atas tindakan berupa menyembunyikan orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Pada perkara tindak pidana korupsi sebenarnya hal ini sudah diatur secara khusus, pada Pasal 21 UU TIPIKOR tentang “Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dendan Tindak Pidana Korupsi” setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun sampai 12 (dua belas) tahun dan/atau denda Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Tindakan KPK untuk mengingatkan pihak yang diduga menutupi keberadaan tersangka Miryam sudah benar dan harapannya siapa pun yang terkait dengan perkara E-KTP tidak mengganggu proses pemeriksaan. Jika benar ada yang menghalangi dengan menyembunyikan haruslah di lakukan proses hukum sesuai aturan yang ada.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan