HARUSKAN PARA PIHAK HADIR DALAM PROSES PERCERAIAN?

Pertanyaan: Kalau mengajukan perceraian dari pihak Wanita, tanpa harus hadir dalam sidang apakah bisa ya. Mohon infonya. Matur Sukseme Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya, Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) Pasal 38 bahwa suatu perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan. Jika seseorang ingin melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun layaknya suami istri (lihat Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974”). Ada beberapa alasan yang sehingga seseorang bisa melakukan permohonan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 09/1975”) Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; Antara…

Mendendam: Sebuah Cerpen Karya Sang Sarjana Hukum
Catatan Suka-Suka / Mei 30, 2017

“Tak lama setelah mendengar penjelasan wanita itu, muncul pikiran yang tidak biasanya di dalam kepalaku. Sebagai pengacara yang telah berkarier secara profit selama lebih dari empat tahun, menangani kasus perceraian adalah hal yang sering kukerjakan. Selalu kuupayakan apa pun yang diminta klienku kepada ku. Namun , entah mengapa, aku tidak bisa melihat hal yang pantas dari keinginan wanita itu. Usia pernikahannya telah mencapai tujuh tahun dan telah menghasilkan satu orang anak. Aku merasa ingin mencari tahu sesuatu.” Di atas merupakan satu paragraf penggalan salah satu judul cerita cerpen yang ada pada kumpulan cerpen karya sahabat saya Arie Siregar. Jujur, saya bukan orang yang suka membaca buku-buku fiksi seperti cerpen. Kalaupun saya harus disuruh membaca lebih baik saya membaca Buku M.Yahya Harahap, S.H. yang berjudul Hukum Acara Perdata dengan tebal buku kurang lebih 914 halaman. Awalnya, tanggal 2 mei 2017 saya melihat dilaman facebook sahabat saya ini mem-posting sebuah gambar dengan caption “Alhamdullilah. Akhirnya anak pertama saya ini akan segera lahir. Segera melayang ke tempat kamu. Untuk kamu yang penasaran ingin baca, yang ingin menambah koleksi rak bukunya, bersabarlah menunggu”. Dalam hati, oh ya ternyata seorang sahabat yang dulu pernah ikut aksi untuk memperjuangkan warga Batang sewaktu magang di LBH Semarang…

Harta Gono Gini (Gana-Gani)
Hukum Keluarga dan Waris / Mei 29, 2017

Pertanyaan: Assalamu’Alaikum Mau Tanya Pak Bu yg terhormat Aabila SEORANG suami yg mengajukan Cerai apakah SEORANG Istri mendapat hak gono Gini. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Saudara, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gono-gini atau gana-gini merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Di Indonesia aturan mengenai gono-gini termuat dalam berberapa ketentuan, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 119; Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) Pasal 35 ayat (1); Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) Pasal 85. Pada intinya dari ketentuan-ketentuan di atas mengatakan bahwa gono-goni merupakan harta yang dikumpulkan selama masa perkawinan oleh suami atau istri. Lalu bagaimana jika ada perceraian? Jika ada perceraian baik yang digugat oleh suami atau istri maka untuk yang beragama islam sesuai dengan Pasal 96 dan 97 KHI harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila ada perceraian maka masing-masing memperoleh setengahnya. Sedangkan untuk yang beragama non islam sesuai dengan Pasal 128 KUHPer dan Pasal 37 UU Perkawinan di atur hal yang sama. Oleh sebab itu jika ada perceraian maka suami-istri dapat melakukan musyawarah atas harta gono-gini. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan, maka dapat dilakukan melalaui putusan pengadilan agama bagi yang beragama islam atau pengadilan negeri…

Wanprestasi: Kesepakatan Memberikan Pekerjaan

Pertanyaan: Selamat siang bpk/ibu, mohon pencerahannya utk kasus yg sy alami… Dulu sy ditawarin kerjaan oleh tetangga sy tp lewat jalur agen dan waktu itu ada kesepakatan bahwa dgn membayar sejumlah uang sy bisa bekerja dlm jangka waktu 3 bln, dan akhirnya sy setuju dan tanpa ada hitam diatas putih hanya selembar kwitansi pembayaran. Dan sampai 6 bln lbh sy blm jg bekerja dgn berbagai alasan. Dan sy putuskan utk mencabut berkas dan uang sy tp berbelit belit…nah yg sy tnyakan apakah kasus sepeeti ini bisa diperkarakan hukum? Terimakasih atas jawabannya… Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, kami akan mencoba memberikan jawaban. Pada dasarnya kami tidak menemukan adanya aturan yang mengharuskan seorang yang sedang mencari pekerjaan memberikan sejumlah uang untuk memperoleh pekerjaan. Karena pada dasarnya orang mencari pekerjaan untuk memperoleh uang. Namun jika hal tersebut memang diperjanjikan maka sesuai dengan keterangan saudara yang menyatakan bahwa sudah ada selembar kwitansi pembayaran kami menganggap saudara dan agen sudah memiliki kesepakatan tertentu walaupun tidak ada perjanjian tertulis. Pada dasarnya untuk melihat suat perjanjian dikatakan sah harus mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang memiliki empat unsur 1. Sepakat mengikatkan diri 2. Cakap dalam membuat perikatan 3. Suatu Hal tertentu dan…

HUKUMAN BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA
harianjalegal.com , Hukum Pidana / Mei 23, 2017

Pertanyaan: Selamat pagi. Para mimber konsultasi & huku. saya ingin bertanya masalah anak di bawa umur 17 th. Seorang anak memasuki rumah seorang polisi dan berniat ingin memcuri hp aksinya itu tertangkap oleh warga. Yg ingin saya tanyakan anak tersebut melangar undang-undang berapa dan pasal berapa.? Dan kalau menjalani hukuman berapa lama? Mohon penjelasannya. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, Dari pertanyaan saudara ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami: Anak Melakukan Tindak Pidana; Memasuki rumah untuk mencuri HandPhone; Percobaan Tindak Pidana Perncurian. Sebagai informasi sebelum menjawab pertanyaan saudara kami sudah pernah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan Tindakan Asusila Oleh Anak, hal ini bisa sebagai perbandingan atas tindak pidana oleh Anak. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka…

SURAT PERNYATAAN DALAM PERDAMAIAN
Hukum Perdata , Hukum Pidana / Mei 18, 2017

Pertanyaan: si A melakukan pencemaran nama baik si B A=pelaku dan B=korban si A telah membuat surat pernyataan bermaterai. Surat trsebut ditandatangani oleh si A yg tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ditandatangani si B bahwa masalah telah selesai dan tidak akan membawa ke proses hukum selanjutnya. keduanya disaksikan oleh Kepala dusun sebagai penengah/saksi. Dalam kasus ini siapa yag berhak menyimpan berkas asli surat pernyataan tersebut? Si B sebagai korban atau si Kepala Dusun yang ngotot menyimpan dengan alasan sebagai kepala wilayah. Mohon pencerahannya. Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan saudara, Sebelumnya kami akan membahas tentang pencemaran nama baik yang saudara kemukakan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 yaitu Bab XVI tentang Penghinaan antara lain Penistaan Pasal 310 ayat 1, Penistaan yang dilakukan dengan bentuk surat Pasal 310 ayat 2, Fitnah Pasal 311 KUHP, Penghinaan ringan Pasal 315, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 dan Perbuatan Fitnah Pasal 318. Kami menganggap bahwa pencemaran nama baik yang saudara maksud ada termasuk dalam pasal yang ada di atas, untuk itu atas perbuatan tersebut si pelaku (si “A”) hanya dapat dilakukan penuntutan atas aduan yang dilakukan oleh Si…

MENJADI SAKSI DALAM SUATU PERKARA PIDANA
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Mei 17, 2017

Pada sebuah perkara pidana penegak hukum akan mencari kebenaran materil demi tercapainya suatu titik terang mengenai perkara tersebut. salah satu cara yang dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang HUkum Acara Pidana (“KUHAP”) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu hal yang paling penting dalam pembuktian suatu perkara adalah adanya saksi baik yang diajukan terdakwa/tersangka atau yang diperoleh sendiri oleh penegak hukum. KUHAP memberikan Penjelasan bahwa saksi adalah orang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suaru perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (lihat Pasal 1 angka 26) dan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan Ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu (lihat Pasal 1 angka 27 KUHAP). Namun Penjelasan mengenai saksi ini diperjelas dan dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa saksi termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia…

PERJANJIAN KERJA BAHASA INGGRIS DAN MASA PERCOBAAN KERJA

Pertanyaan: Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya.. saya adalah eks karyawan di perusahaan malaysia yang beroperasi di indonesia. Pada awal join saya diberikan perjanjian kerja berbahasa inggris dan saya ttd dalam 2 rangkap 1 ada materainya dan 1 tidak, yang bermaterai diambil hrd yang tidak bermaterai diserahkan kepada saya. Ternyata masa probation saya 9 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri pada bulan 8 karena saya merasa tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Pertanyaan saya dapatkah saya menuntut perusahaan tersebut ke disnaker?, dapatkah saya menuntut kerugian berupa uang?, dasar hukum saya menuntut?, apabila pihak disnaker kabupaten tidak mau membantu apa yang harus saya lakukan?. Terima kasih. Dapatkah saya menuntut perusahan karena tidak menjalan Undang-Undang Keterangan kerjaan dengan benar karena Perjanjian Kerja dalam bahasa ingris Masa percobaan 9 bulan   Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Saudara, dari beberapa pertanyaan saudara kami kerucutkan menjadi dua dan akan mencoba menjawab satu persatu. Perjanjian Kerja Dalam Bahasa Inggris Mengenai Perjanjian kerja, syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian tersebut harus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”)  yaitu perjanjian kerja harus: ada kesepakatan Kedua belah pihak, para pihak mampu atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal yang…

 NEGARA INI (TIDAK AKAN PERNAH) MAJU
Catatan Suka-Suka / Mei 11, 2017

Sejak merdeka 17 Agustus 1945 para pemimpin berusaha untuk memajukan negara Indonesia dengan berbagai konsep-konsep dalam pemerintahannya agar bisa bersaing dengan Negara-negara asia seperti Cina, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan yang pada saat itu juga sama-sama sedang berjuang untuk memperkaya negara masing-masing. Namun sampai sekarang, diantara negara-negara tersebut Indonesia adalah negara yang sudah jauh tertinggal. Akhir-akhir ini semakin kentara bagaimana orang memperdebatkan ideologi yang cocok untuk negara Indonesia, padahal Indonesia sendiri telah memiliki ideologi Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945.  Ada yang takut akan timbulnya ideologi Komunis karena berninvestasinya negara lain di Indonesia. Padahal dilain sisi presiden sekarang sedang bergerilya mengunjungi negara lain agar mau berinvestasi di Indonesia. Kemudian ada yang ingin negara Indonesia berideologi Khilafah. Sebenarnya dengan adanya peristiwa tersebut membuat Indenesia mundur 72 (tujuh puluh dua) tahun kebelakang dimana para founding father kita “memperdebatkan” pembentukan Pancasila. Kita juga melihat bagaimana orang yang sedang berkumpul, meneriakkan dan membuat spanduk “ganyang cina”. Lucu emang negara Indonesia sedang dijajah cina? Kenapa dengan cina? Handphone cina kalian pada rusak?. Banyak juga orang tidak rela dengan keberadaan WNI  keturunan tiongkok yang sepintas memiliki harta yang banyak di Indonesia tanpa berusaha untuk mengembangkan dirinya agar bisa menyaingi orang-orang yang maksud. Negara ini…

RAMAI-RAMAI MENUNTUT RIZIEQ
Berita Hukum , harianjalegal.com / Mei 10, 2017

Setelah persidangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) selesai dan Jaksa membawanya ke Cipinang membuat para Relawan Badja berkumpul dan meminta kepada ketua Lembaga Pemasyarakatan Cipinang untuk mengeluarkan Ahok karena mereka menganggap tindakan menahan Ahok tidak sah karena belum berkekuatan hukum tetap (BHT) dan masih ada proses banding. Pada kesempatan itu para Relawan Badja juga meminta Ahok keluar untuk berorasi selama lima sampai sepuluh menit sebelum mereka pulang. Saat pendukung Badja orasi di Cipinang, ada salah satu tuntutan yang mengingatkan kepolisian untuk melakukan tindakan terhadap Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atas berbagai laporan yang sudah ada. Sebagaimana diketahui bahwa Laporan terhadap pemimpin FPI tersebut begitu banyak bermunculan antara lain: Laporan “Pelecehan Pancasila dan Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal” Pada tanggal 27 oktober 2016 Putri Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq atas ceramahnya yang diduga dilakukan di Jabar. Dalam video yang tersebar Rizieq mengatakan “Pancasila soekarno ketuhanan ada di pantat, Sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala”. Atas laporan ini Rizieq sudah ditetapkan menjadi tersangka karena dianggap sudah bisa memenuhi Pasal 154 a dan 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing diancam 4 (empat) tahun penjara atau denda Rp45.000 dan penjara 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau…