PEMBUBARAN HTI (HARUS) SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
harianjalegal.com , Opini Hukum / Mei 9, 2017

Pada hari senin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan niat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta karena menciptakan benturan di masyarakat. Pada saat itu Wiranto mengatakan bahwa HTI tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan demi menggapai tujuan nasional, kemudian kegiatan HTI bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri berdasarkan pancasila. Alasan lain adalah karena aktivitas yang dilakukan HTI menimbulakan benturan di masyarakat yang dapat mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di palestina sebagai partai politik berideologi Islam, dari situs Hizbut Tahrir merambah ke Indonesia lewat dakwah pada tahun 1980-an yang dilakukan dikampus-kampus. Pada tahun 1990-an HTI memperluas dakwah mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan hingg sampai perumahan. Walaupun HTI awalnya terbentuk dari Partai Islam berideologi Islam di Palestina, namun di Indonesia HTI tidak terdaftar sebagai partai politik layaknya partai perserta pemilu. Namun di masyarakat HTI lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika benar, katakanlah sampai sekarang HTI sebuah ormas yang sudah terdaftar atau berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau dibentuk dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang…