PEMBUBARAN HTI (HARUS) SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mei 9, 2017

Sumber Gambar: Website Khilafah.com

Pada hari senin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan niat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta karena menciptakan benturan di masyarakat.

Pada saat itu Wiranto mengatakan bahwa HTI tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan demi menggapai tujuan nasional, kemudian kegiatan HTI bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri berdasarkan pancasila. Alasan lain adalah karena aktivitas yang dilakukan HTI menimbulakan benturan di masyarakat yang dapat mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia.

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di palestina sebagai partai politik berideologi Islam, dari situs Hizbut Tahrir merambah ke Indonesia lewat dakwah pada tahun 1980-an yang dilakukan dikampus-kampus. Pada tahun 1990-an HTI memperluas dakwah mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan hingg sampai perumahan.

Walaupun HTI awalnya terbentuk dari Partai Islam berideologi Islam di Palestina, namun di Indonesia HTI tidak terdaftar sebagai partai politik layaknya partai perserta pemilu. Namun di masyarakat HTI lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika benar, katakanlah sampai sekarang HTI sebuah ormas yang sudah terdaftar atau berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau dibentuk dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (“UU Ormas”), maka segala tindakan terhadap HTI pun haruslah berdasarkan UU Ormas.

Sesuai dengan Pasal 21 UU salah satu kewajiban ormas adalah berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Jika pemerintah mengganggap HTI melakukan pelanggaran kewajiban ormas sebagaimana pada Pasal 21 UU Ormas maka sesuai dengan Pasal 60 Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi administratif bertahap seperti peringatan tertulis mulai pertama sampai ketiga berjenjang 30 hari, jika sudah diberikan peringatan tertulis tetapi masih melanggar maka dapat dilakukan penghentian bantuan dan/atau hibah (jika ada) dan seterusnya penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.  Sebelumn dilakukan sanksi administratif tersebut sebelumnya pemerintah/pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif terhadap ormas yang melanggar larangan UU Ormas.

Dalam penghentian sementara Ormas skala nasional Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum mahkamah agung, jika dalam 14 (empat belas) hari tidak ada pertimbangan dari Mahkamah Agung maka otomatis Pemerintah dapat melakukan penghentian sementara, jika Ormas tersebut dalam lingkup provinsi atau kabupaten/kota maka Pemerintah daerah wajib meminta pertimbangan dari Ketua DPRD, kepala kejaksaan dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya. Penghentian sementara kegiatan dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Jika ormas HTI tidak berbadan hukum dan tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan maka pemerintah atau pemerintah daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan keterangan terdaftar HTI atas pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang wajib diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan pertimbangan.

Namun jika HTI termasuk ormas yang berstastus badan hukum dan tidak  mematuhi sanksi penghentian sementara maka pemerintah atas putusan pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum HTI. Artinya pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM meminta kepada Kejaksaan untuk melakukan permohonan pembubaran ormas HTI. Dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak permohonan Kejaksaan dicatat maka pengadilan harus menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut atas pemeriksaan para pihak.

Jika HTI atau Pemerintah tidak puas dengan Putusan Hakim, maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan dan dihadiri oleh para pihak atau 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima oleh para pihak jika para pihak tidak hadir. Dalam jangka 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung, hakim wajib memberikan putusan.

 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan