PERJANJIAN KERJA BAHASA INGGRIS DAN MASA PERCOBAAN KERJA

Mei 12, 2017

Pertanyaan:

Selamat siang Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya.. saya adalah eks karyawan di perusahaan malaysia yang beroperasi di indonesia. Pada awal join saya diberikan perjanjian kerja berbahasa inggris dan saya ttd dalam 2 rangkap 1 ada materainya dan 1 tidak, yang bermaterai diambil hrd yang tidak bermaterai diserahkan kepada saya. Ternyata masa probation saya 9 bulan dan saya akhirnya mengundurkan diri pada bulan 8 karena saya merasa tidak sesuai undang-undang tenaga kerja. Pertanyaan saya dapatkah saya menuntut perusahaan tersebut ke disnaker?, dapatkah saya menuntut kerugian berupa uang?, dasar hukum saya menuntut?, apabila pihak disnaker kabupaten tidak mau membantu apa yang harus saya lakukan?. Terima kasih. Dapatkah saya menuntut perusahan karena tidak menjalan Undang-Undang Keterangan kerjaan dengan benar karena

  1. Perjanjian Kerja dalam bahasa ingris
  2. Masa percobaan 9 bulan

 

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara, dari beberapa pertanyaan saudara kami kerucutkan menjadi dua dan akan mencoba menjawab satu persatu.

  1. Perjanjian Kerja Dalam Bahasa Inggris

Mengenai Perjanjian kerja, syarat yang harus dipenuhi adalah perjanjian tersebut harus sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”)  yaitu perjanjian kerja harus:

  1. ada kesepakatan Kedua belah pihak,
  2. para pihak mampu atau cakap untuk melakukan perbuatan hukum,
  3. adanya hal yang diperjanjian (pekerjaan),
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, asusila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf a dan b di atas merupakan syarat subyektif perjanjian kerja, jika hal ini tidak terpenuhi maka berakibat dapat dibatalkan perjanjian kerja. Sedangkan huruf c dan d merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja, jika hal ini tidak terpenuhi menjadikan perjanjian kerja tidak memiliki kekuatan hukum sejak dibuatnya.

Lalu apa hubungannya dengan perjanjian yang dibuat dengan bahasa Asing atau bahasa Indonesia?.

Mengenai perjanjian yang harus dimuat dalam bahasa Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”), pada Pasal 31 UU 24/2009 pada intinya mengatakan bahwa Bahasa Indonesia WAJIB digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instasi pemerintahan, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, jika melibatkan pihak asing ditulis juga dengan menggunakan bahasa pihak asing tersebut atau bahasa inggris.

Sebenarnya masih ada perdebatan perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris tidaklah bagian dari syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU 13/2013 walaupun dalam UU 24/2009 mengatakan perjanjian harus dibuat dalam bahasa Indonesia atau dua bahasa. Dikatakan  demikian karena bahasa dalam perjanjian bukanlah menjadi objek yang diperjanjikan.

Namun perlu kami beritahukan bahwa ada putusan hakim mengenai perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris (bukan perjanjian kerja, namun pada intinya sama mengenai perjanjian). Kasus tersebut antara Nine AM Ltd  sebagai tergugat dengan PT Bangun Karya Pratama sebagai penggugat, pada gugatan tersebut PT Bangun Karya Pratama meminta hakim untuk menyatakan perjanjian antara tergugat dan penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karna tidak memenuhi Pasal 31 UU 24/2009. Pada Putusan hakim tingkat pertama nomor 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tanggal 20 Juni 2013 gugatan diterima sehingga perjanjian dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap, putusan ini juga diperkuat pada tingkat banding dan kasasi.

Oleh karena itu penggunaan bahasa merupakan hal yang penting dan jika dikaitkan dengan kasus saudara, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana kasus Nine AM Ltd dan PT Bangun Karya Pratama.

  1. Masa Percobaan 9 (Sembilan) bulan

Masa percobaan atau Probation Period adalah suatu proses penilaian dalam masa kerja terhadap karyawan baru. Yang artinya jika selama masa percobaan pekerja lulus, maka pekerja tersebut diangkat menjadi karyawan tetap. Karena masa percobaan hanya dapat diberlakukan kepada pekerja dengan waktu tidak tertentu hal ini sesuai dengan Pasal 58 UU 13/2003.

Masa percobaan kerja PALING LAMA 3 (tiga) Bulan hal ini sesuai dengan Pasal 60 UU 13/2013. Jika dalam perjanjian kerja dibuat masa percobaan adalah 9 (Sembilan) bulan maka hal tersebut sudah melanggar syarat objektif perjanjian kerja dan perjanjian tersebut batal demi hukum karena sudah melanggar peraturan UU 13/2003.

Dari dua hal di atas, saudara dapat melakukan upaya hukum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pesersilihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”) karena adanya Perselisihan Hak yang bisa saudara mulai dengan perundingan bipartit (lihat Pasal 6-7  UU 2/2004), selanjutnya mediasi (lihat Pasal 8-16 UU 2/2004) atau konsiliasi (lihat Pasal 17-28 UU 2/2004 ) dan jika belum menemui kesepakatan maka saudara dapat melakukan gugatan di pengadilan hubuungan industrial (Lihat Pasal 5 UU 2/2004).

Demikian Penjelasan kami terima kasih.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
  3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pesersilihan Hubungan Industrial

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan