MENJADI SAKSI DALAM SUATU PERKARA PIDANA

Mei 17, 2017

Ilustrasi Sumpah Saksi

Pada sebuah perkara pidana penegak hukum akan mencari kebenaran materil demi tercapainya suatu titik terang mengenai perkara tersebut. salah satu cara yang dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti seperti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang HUkum Acara Pidana (“KUHAP”) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Salah satu hal yang paling penting dalam pembuktian suatu perkara adalah adanya saksi baik yang diajukan terdakwa/tersangka atau yang diperoleh sendiri oleh penegak hukum. KUHAP memberikan Penjelasan bahwa saksi adalah orang bisa memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suaru perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (lihat Pasal 1 angka 26) dan Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan Ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu (lihat Pasal 1 angka 27 KUHAP). Namun Penjelasan mengenai saksi ini diperjelas dan dipertegas kembali dalam putusan Mahkamah konstitusi No.65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa saksi termasuk juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Secara umum, setiap orang bisa menjadi saksi kecuali orang yang memiliki hubungan kekeluargaan atau semenda sebagaimana dimaksud Pasal 168 KUHAP dan orang yang karena suatu pekerjaan diwajibkan untuk menyimpan rahasia sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 KUHAP serta orang yang belum lima belas tahun dan belum pernah menikah dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud Pasal 171 KUHAP.

Dalam meminta keterangan saksi dalam pemeriksaan harus dilakukan pemanggilan sesuai dengan prosesdur, seorang yang dijadikan saksi harus dipanggil dengan menyebutkan alasan secara jelas dalam kasus apa saksi tersebut dipanggil, jika saksi tidak datang maka penyidik memanggil kembali sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa ke penyidik (lihat Pasal 112 KUHAP). Jika saksi tidak bisa menghadiri pemeriksaan penyidik karena alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ke tempat saksi untuk dilakukan pemeriksaan (lihat Pasal 113 KUHAP). Jika alasan saksi tinggal di luar daerah hukum penyidik namun keterangan saksi tersebut dianggap perlu maka penyidik melakukan pemeriksaan di tempat saksi (Lihat Pasal 119 KUHAP).

Selain pemaksaan sebagaimana pemanggilan seorang yang dijadikan saksi namun dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi dalam perkara pidana dapat dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan bulan hal ini sesuai dengan Pasal 224 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Dalam pemeriksaan oleh penyidik saksi diperiksa dengan tanpa disumpah kecuali apabila saksi diduga dengan cukup alasan tidak bisa menghadiri persidangan. Dalam hal memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita acara pemeriksaan saksi, saksi tidak boleh ditekan oleh siapapun dalam bentuk apapun. Berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan saksi, jika saksi tidak mau menandatangani Berita acara, maka penyidik mencatat hal tersebut dengan membuat alasan.

Sama halnya dalam pemeriksaan di persidangan, jika seorang saksi ingin didengar keterangannya maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan penuntut umum harus menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan dalam perkara apa saksi dipanggil (Pasal 146 KUHAP). Jika saksi tidak hadir meskipun terlah dipanggil dengan sah, dengan alasan yang cukup maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk dihadapkan ke muka persidangan (Pasal 159 KUHAP).

Dalam pemeriksan dipersidangan saksi dipanggil sesuai urautan yang dipandang sebaik-baiknya untuk didengar keterangannya. Sebelum memberikan keterangan seorang saksi wajib memberikan sumpah atau janji menurut agama masing-masing (Pasal 160 KUHAP). Jika saksi tidak mau disumpah, maka keterangannya tetap didengar dan dengan surat penetapan hakim dapat dilakukan sandera di rumah tahanan paling lama 14 (emapat belas) hari dan setelah itu keterangannya meruapakan hal yang menguatkan hakim (Pasal 161 KUHAP).

Setelah selesai memeberikan keterangan seorang saksi tidak boleh meninggalkan ruang persidangan apalagi penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum tidak memberikan ijin untuk itu, kecuali hakim telah memperbolehkan untuk meninggalkan persidangan (167 KUHAP).

Jika hakim menganggap keterangan seorang saksi dianggap palsu, hakim ketua sidang memberikan peringatan agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dengan alasan kalau keterangan palsu maka akan diancam dengan pidana. Setelah diperingati dan saksi masih tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang atas permintaan terdakwa atau penuntut umum atau penasihat hukum memberikan perintah supaya saksi ditahan dan dilakukan penuntutan atas dakwaan sumpah palsu (Pasal 174 KUHAP). Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 174 KUHAP ini diatur dalam Pasal 242 ayat 1 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

 

Rujukan:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  • Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan