SURAT PERNYATAAN DALAM PERDAMAIAN

Mei 18, 2017

Pertanyaan Melaluli Facebook

Pertanyaan:

si A melakukan pencemaran nama baik si B

A=pelaku dan B=korban

si A telah membuat surat pernyataan bermaterai. Surat trsebut ditandatangani oleh si A yg tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ditandatangani si B bahwa masalah telah selesai dan tidak akan membawa ke proses hukum selanjutnya. keduanya disaksikan oleh Kepala dusun sebagai penengah/saksi. Dalam kasus ini siapa yag berhak menyimpan berkas asli surat pernyataan tersebut? Si B sebagai korban atau si Kepala Dusun yang ngotot menyimpan dengan alasan sebagai kepala wilayah. Mohon pencerahannya.

Sumber Gambar:hideakimatsui.com

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan saudara,

Sebelumnya kami akan membahas tentang pencemaran nama baik yang saudara kemukakan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) hal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 yaitu Bab XVI tentang Penghinaan antara lain Penistaan Pasal 310 ayat 1, Penistaan yang dilakukan dengan bentuk surat Pasal 310 ayat 2, Fitnah Pasal 311 KUHP, Penghinaan ringan Pasal 315, Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 dan Perbuatan Fitnah Pasal 318.

Kami menganggap bahwa pencemaran nama baik yang saudara maksud ada termasuk dalam pasal yang ada di atas, untuk itu atas perbuatan tersebut si pelaku (si “A”) hanya dapat dilakukan penuntutan atas aduan yang dilakukan oleh Si Korban (si “B”), hal ini sesuai dengan Pasal 319 KUHP yang menyatakan bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari yang terkena kejahatan, kecuali berdasarkan pasal 316. Jika yang menjadi korban adalah anak dibawah 16 tahun dan atau orang yang dibawah pengampuan maka pengaduan dapat dilakukan oleh wakilnya (lihat Pasal 72 KUHP).

Karena perbuatan yang dilakukan oleh si A merupakan delik aduan maka kami berasumsi Si B tidak melakukan aduan dan hanya meminta si A membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulang perbuatannya kembali.

Surat pernyataan merupakan suatu akta di bawah tangan yang sama halnya dengan suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1875 KUHPer. Oleh karena surat pernyataan merupakan akta di bawah tangan, maka supaya Akta tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian maka akta harus dibubuhi tandatangan bermeterai Rp.6000, hal ini sesuaidengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Jadi sudah tepat surat pernyataan yang saudara maksud diberikan meterai Rp.6000.

Surat Pernyataan adalah suatu perikatan yang dibuat oleh seorang saja, hal ini sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) mengatakan bahwa suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana SATU ORANG atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Maksud dari pasal ini adalah bahwa salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk membuat surat pernyataan tanpa adanya pernyataan dari pihak yang lain.

Oleh karena surat pernyataan tersebut ditujukan kepada Korban pihak yang terkait dalam surat pernyataan, maka yang seharusnya memegang surat pernyataan tersebut adalah Korban. Hal ini sama dengan perjanjian (perikatan dua pihak), maka pihak-pihak yang ada dalam perjanjian yang memegang surat perjanjian, hal ini untuk kepetingan pembuktian para pihak jika terjadi permasalahan dikemudian hari.

Demikiana Penjelasan kami, terima kasih

Rujukan:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan