HARUSKAN PARA PIHAK HADIR DALAM PROSES PERCERAIAN?

Mei 31, 2017

Pertanyaan:

Kalau mengajukan perceraian dari pihak Wanita, tanpa harus hadir dalam sidang apakah bisa ya. Mohon infonya. Matur Sukseme

Gambar:Pertanyaan Dari Facebook

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya,

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) Pasal 38 bahwa suatu perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas Keputusan Pengadilan. Jika seseorang ingin melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun layaknya suami istri (lihat Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974”).

Ada beberapa alasan yang sehingga seseorang bisa melakukan permohonan perceraian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 09/1975”) Pasal 19 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jadi kami berasumsi bahwa si istri ketika ingin menceraikan suaminya sudah memenuhi salah satu atau lebih dari alasan di atas.

Sesuai dengan Pasal 20 PP 09/1975, saudara dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dimana tempat kediaman tergugat, jika alamat tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak tetap atau berada diluar negeri maka gugatan dapat diajukan di pengadilan tempat kediaman penggugat.

Jika sudah mengajukan gugatan haruskan para pihak hadir?

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (peradilan umum) pada dasarnya hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, yaitu mengacu pada Het Herziene Indonesische Reglement (“HIR”) dan Reglemen Indonesi yang Diperbaharui (“RIB”) hal ini sebagaimana dipertegas dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (“UU 7/1989”) Pasal 54.

Pada Pasal 123 HIR dikatakan bahwa Pengugat maupun Tertugat dalam beracara di persidangan dapat diwakilkan oleh kuasanya. Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan Kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan (lihat Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tentunya yang dapat mewakili ada Advokat sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

(baca juga:Hak Istri Atas Perceraian Beda Agama)

(baca Juga: Harta Gono Gini (gana-Gani)

Namun sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosesdur Mediasi Di Pengadilan (“Perma 1/2016”), Pasal 4 ayat (1) mengatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016 tersebut mewajibkan Para Pihak untuk menghadiri secara langsung mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perkara perceraian baik di pengadilan agama atau peradilan umum dapat diwakili oleh kuasa hukum kecuali dalam hal mediasi yang harus dihadiri oleh Para Pihak.

Rujukan:

  1. Het Herziene Indonesische Reglement
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosesdur Mediasi Di Pengadilan
  4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  5. Reglemen Indonesi yang Diperbaharui
  6. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
  7. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
  8. Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

 

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan