PEMBUBARAN HTI (HARUS) SESUAI DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN
harianjalegal.com , Opini Hukum / Mei 9, 2017

Pada hari senin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengumumkan niat pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta karena menciptakan benturan di masyarakat. Pada saat itu Wiranto mengatakan bahwa HTI tidak mengambil peran positif dalam proses pembangunan demi menggapai tujuan nasional, kemudian kegiatan HTI bertentangan dengan tujuan, azaz dan ciri berdasarkan pancasila. Alasan lain adalah karena aktivitas yang dilakukan HTI menimbulakan benturan di masyarakat yang dapat mengancam kemanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di palestina sebagai partai politik berideologi Islam, dari situs Hizbut Tahrir merambah ke Indonesia lewat dakwah pada tahun 1980-an yang dilakukan dikampus-kampus. Pada tahun 1990-an HTI memperluas dakwah mereka melalui masjid, perkantoran, perusahaan hingg sampai perumahan. Walaupun HTI awalnya terbentuk dari Partai Islam berideologi Islam di Palestina, namun di Indonesia HTI tidak terdaftar sebagai partai politik layaknya partai perserta pemilu. Namun di masyarakat HTI lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (ormas). Jika benar, katakanlah sampai sekarang HTI sebuah ormas yang sudah terdaftar atau berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau dibentuk dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang…

PENGAMBILAN AKTA CERAI DI PENGADILAN AGAMA
Hukum Perdata , Opini Hukum / Mei 4, 2017

Bagi orang yang ingin melakukan pernikahan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dalam hal ini termasuk janda atau duda. Supaya suatu perkawinan sah maka harus dilakukan dengan hukum agama dan yang selanjutnya dilakukan pencatatan menurut peraturan yang berlaku, sebelum menikah harus mengurus dokumen-dokumen yang harus dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya. Bagi duda cerai hidup dan/atau janda cerai  hidup yang ingin menikah lagi salah satu syarat yang harus dibawa adalah Akta Cerai asli, hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana dilakukan beberapa daerah. Akta cerai merupakan sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi suatu perceraian. Akta ini bisa terbit jika sebelumnya sudah ada permohonan cerai oleh suami atau gugatan cerai dari istri yang kemudian diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Suatu putusan pengadilan agama atas perceraian bisa dikatakan inkracht apabila sudah 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan hakim dan dalam hal ini kedua pihak hadir dan atas putusan tersebut tidak ada upaya banding. Namun, jika salah satu pihak atau Kedua pihak tidak hadir maka dikatakan inkracht apabila…

Tindakan Asusila Oleh Anak

Pertanyaan Apakah seorang yang telah melakukan perbuatan asusila dapat dipidana? Sedangkan pelaku sama-sama anak dibawah umur. Mohon untuk dijelaskan serta dasar hukumnya. Terimakasih Jawab: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah pernah kami buat, sebagaimana kami jelaskan tentang Ancaman Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Pembunuhan dan tidak berbeda dengan perbuatan asusila. Defenisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai anak yang diduga melakukan tindak pidana juga diatur dalam undang-undang Khusus, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU Peradilan Anak”). Pasal 1 angka 3 UU Peradilan Anak mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam pertanyaan saudara tidak dijelaskan secara detail kronologis perbuatan asusilan yang saudara maksud. Namun kami akan menjelaskan secara umum Perbuatan asusila, perbuatan asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. R.Soesilo dalam bukunya yang…