BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1653 yang berbunyi: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan” Dari bunyi Pasal 1653 KUHPer kita bisa klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensi: Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, Badan hukum ini adalah badan hukum yang sengaja dibentuk oleh pemerintah dalam rangka kepentingan negara, baik itu lembaga negara maupun perusahaan negara. Badan hukum ini dibentuk oleh pemerintah dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jika dibentuk oleh Undang-Undang maka yang membentuk badan hukum itu adalah Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Apabila dibentuk dengan peraturan pemerintah, maka pembentuk badan hukum itu adalah Presiden. Contohnya dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah,yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta atau pribadi warga negara untuk kepentingan pribadi pembentuknya sendiri. Tetapi badan hukum tersebut mendapat pengakuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang. Pengakuan ini…

Hak Asuh Anak Ditinjau Dari Kaca Mata Hukum
Hukum Keluarga dan Waris / Juni 21, 2017

Pertanyaan: Assalamualaikum wr.wb bpak ato ibu pengacara digrup ini…Sy domisili surabaya mohon bantuan bimbingannya,apabila orang tuanya bercerai apakah seorang anak umur 5 tahun hak asuhnya bs jatuh ke ayahnya…Atas perhatiannya sy ucapkan terima kasih 🙏🙏🙏   Jawaban: Baik terima kasih atas pertanyaan anda, Sejak dalam perkawinan dilangsungkan dan memperoleh anak maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tengan Perkawinan (“UU Perkawinan”) Pasal 45 ayat (2) mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara Kedua orang tua putus. Namun adakalanya ditengah perkawinan ada masalah yang mengharuskan Kedua orang tua melakukan perceraia. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Kedua belah Pihak, baik itu pengadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pada wilayah Pihak Suami atau Istri. Akibat dari Perceraian pun diatur tentang tanggung jawab terhadap anak, hal ini diatur Pada Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas…

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Pengajuan gugatan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) agak berbeda dengan Hukum Acara Perdata pada peradilan umum, karena adanya pembatasan waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan perubahan Kedua Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) Pasal 55 dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung saat diterimanya atau diumumkannya suatu Keputusan Badan atau Pejabat PTUN. Prosedur ini dimulai dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap merugikan. Sesuatu bisa dikatakan subyek dari PTUN dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 6 UU PTUN yang menyatakan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Dari apa yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6 UU PTUN tersebut tidak membuka kemungkinan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai suatu penggugat karena dalam UU PTUN tidak ada pengaturan mengenai kemungkinan terjadi gugatan rekonvensi seperti yang mungkin diajukan oleh suatu instansi pemerintah…

MENANTI “WAKIL TUHAN” YANG BAIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
Berita Hukum , Opini Hukum / Juni 16, 2017

Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memberikan persetujuan prinsip untuk formasi hakim di tahun 2017 sebanyak 1.684 orang kepada Mahkamah Agung. Tentunya ini adalah Berita yang sangat dinanti-nanti selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh lulusan sarjana hukum yang sudah menunggu adanya pembukaan seleksi calon hakim. Hal ini sebenarnya sudah wajar diadakan karena adanya hakim-hakim yang sudah pensiun yang tentunya menjadikan personil hakim di beberapa daerah akan berkurang. Selain berkurangnya jumlah hakim yang disebabkan pensiun, ada juga yang disebabkan oleh kasus hukum yang menimpa hakim karena tidak jujur dalam melakukan proses peradilan, yang paling sering adalah kasus suap untuk mengubah putusan. Kasus yang paling memalukan  diantaranya kasus suap hakim tipikor semarang pada tahun 2012 kemudian yang terbaru pada tahun 2016 KPK menangkap hakim tipikor Janer Purba dan Toton. Seharusnya mereka memberikan keadilan kepada masyarakat karena ruginya negara atas tindakan hakim masih mau dibeli integritasnya. Seorang hakim haruslah mengingat dan melaksanakan bagaimana syarat menjadi hakim sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undang seperti: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; Harapannya…

Ini Amar Putusan Permohonan Teman Ahok DKK
Berita Hukum / Juni 14, 2017

Sesaat akan pemilihan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana maju dengan jalur perseorangan (independen). Pada saat itu para pendukung Ahok merasa tidak mudah untuk maju dengan jalur perseorangan karenan terganjal aturan yang menyatakan bahwa penghitungan pendukung calon perseorangan didasarkan dari daftar pemilih lama, sehingga dianggap menghilangkan hak memilih dari pemilih pemula. Berdasarkan alasan itu pada tanggal 17 Juni 2016 sejumlah kelompok yaitu Perkumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), Tsamara Amany dan Nong Darol Mahmad yang diwakili oleh ZIA & Partners Law Firm mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898). Berdasarkan permohonan di atas, pada tanggal 14 Juni 2017 pukul 09.10 WIB Mahkamah Konstitusi yang di ketuai oleh Arief Hidayat membuat putusan dengan amar: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor…

Daluarsa Penuntutan Dan Daluarsa Menjalankan Pidana
Hukum Acara Pidana , Hukum Pidana / Juni 12, 2017

Pertanyaan: Mohon penjelasannya apakah kasus pidana bisa ada masa kadaluarsanya? Sampai berapa tahun kalo ada kadaluarsanya? Jawaban: Terima kasih atas Pertanyaannya, Karena saudara tidak menjelaskan daluarsa apa yang saudara maksud maka kami akan menjelaskan daluarsa dalam penuntutan dan menjalankan hukuman. Penuntutan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan duputus oleh hakim di sidang KUHP mengatur beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan yaitu: Tidak adanya aduan pada delik aduan; Ne bis in idem; Meninggalnya pelaku; Daluarsa; Telah dibayarkan dendan maksimum kepada pejabat tertentu terhadap pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja; Adanya suatu abolisi atau amnesti. Dari beberapa hal yang menyebabkan gugurnya kewenangan jaksa adalah DALUARSA. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  daluarsa/kedaluarsa adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya);habis tempo. Daluarsa penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP yaitu: Sesudah 1 (satu) tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan; Sesudah 6 (enam) tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun; Sesudah…

PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN PADA MASA LIBUR LEBARAN 2017

Setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Kesehatan sudah memiliki nama fasilitas primer seperti puskesmas, klinik, balai pengobatan, atau dokter keluarga yang bisa dikunjungi pada saat sakit di Kartu BPJS. Sebagaimana kami ambil dari Q&A BPJS  bahwa Kartu BPJS berlaku secara nasional, maksudnya adalah jika sudah terdaftar dan memiliki kartu BPJS maka bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Jika peserta terdaftar di suatu daerah dan peserta tersebut berada diluar daerah maka dalam kondisi ringan peserta dapat mengunjungi kantor BPJS Kesehatan yang sedang dituju. BPJS Kesehatan setempat akan mengarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang siap untuk melayani peserta di daerah tersebut. Jika butuh penaganan khusus dari dokter spesialis maka akan dirujuk kerumah sakit di kota yang dituju tersebut. Namun dalam keadaan darurat yang penanganannya untuk mencegah kematian, keparahan atau kecatatan peserta dapat pergi ke fasilitas kesehatatan manapun yang lokasinya berada disekitar peserta. Pada saat libur lebaran BPJS Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Pelayanan No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Peserta Pada Masa Libur Lebaran Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatakan: 1 . Program Mudik Nyaman Selama Di Kampung Halaman Bersama BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu H-7 dan H+7 libr lebaran (tangal 18 Juni – 02 Juli 2017); 2 ….

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP)
Berita Hukum , Catatan Suka-Suka / Juni 7, 2017

Pada tanggal 19 Mei 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (“Perpres UKPPIP”). Perpres UKPPIP ini dibuat atas pertimbangan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bahwa pembinaan ideologi Pancasila yang telah dan harus dilakukan perlu kejelasan arah yang terencana, sistematis dan terpadu. Diterbitkannya Prepres UKPPIP ini dibentukanlah suatu lembaga nonstructural dengan nama Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (“UKPPIP”). UKKPPIP ini dipimpin oleh seorang kepala dan Bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas dari UKPPIP adalah membantu Presiden dalam hal merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideology Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideology Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut UKPPIP menyelenggarakan fungsi yaitu: perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Hari ini Rabu, tanggal 7 Juni 2017 Prsesiden Joko Widodo melantik Pengarah UKPPIP di Gedung Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. Ada Sembilan orang Pengarah…

HIDUP RUKUN DI NEGERI TANJUNG PERAK
Catatan Suka-Suka / Juni 6, 2017

Salah satu yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah Panacasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika-nya. Dengan berbagai macam agama dan suku menjadikan Indonesia memiliki kekayaan yang tak terhingga. Kita pernah melihat bagaimana kerukunan umat beragama di Solo, Gereja Kristen Jawa (GKJ) Joyodingratan dan Masjid Al-Hikmah dimana kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdempetan. Selain itu antara umat pemeluk kedua agama kristen dan islam tersebut juga melakukan koordinasi terkait dengan acara hari raya masing-masing agama. Masih banyak contoh-contoh bagaimana orang-orang yang berbeda agama disuatu daerah saling menghargai satu sama lain tanpa perlu membatasi persaudaraan. Namun akhir-akhir ini ada beberapa oknum menjadikan agama sebagai pemicu pertentangan dengan orang lain bahkan dengan satu agama sendiri karena mereka lebih memilih tetap menghargai perbedaan. Seharusnya agama dijadikan sebagai pondasi untuk perdamaian dan persatuan, tapi apakah itu sengaja atau tidak mereka yang mengatasnamakan agama menganggap orang lain tidak layak untuk berada disekitar mereka. Kefanatikan orang-orang tertentu terhadap agamanya membuat dirinya begitu gampang dan terang-terangan mengatakan bahwa agama orang lain adalah agama yang salah dan pengikutnya tidak pantas untuk masuk surga. Mereka tidak memahami bagaimana fungsi agama yang sesungguhnya. Tindakan-tindakan mengatasnamakan agama untuk membeci orang lain bukanlah ajaran agama. Bahkan sebenarnya agama pasti mengajarkan bagaimana hidup saling menghargai…

PERSEKUSI DALAM HUKUM PIDANA
Hukum Pidana / Juni 3, 2017

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana bisa melakukan laporan ke Polisi hal ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ada tindakan-tindakan persekusi oleh kelompok tertentu kepada orang lain karena dianggap melakukan kesalahan seperti melakukan begal, dianggap menghina seseorang atau melakukan kejahatan lainnya. Padahal dengan melakukan tindakan tersebut terhadap perbuatan orang lain sebenarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia  menjelaskan bahwa Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum…