PERSEKUSI DALAM HUKUM PIDANA

Juni 3, 2017

Ilustrasi

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga apapun yang dilakukan oleh masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik, jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana bisa melakukan laporan ke Polisi hal ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan laporan. Pasal 1 angka 24 KUHAP mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Dari Kedua pasal tersebut artinya setiap orang dapat melakukan pemberitahuan kepada yang berwenang telah terjadi tindak pidana.

Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ada tindakan-tindakan persekusi oleh kelompok tertentu kepada orang lain karena dianggap melakukan kesalahan seperti melakukan begal, dianggap menghina seseorang atau melakukan kejahatan lainnya. Padahal dengan melakukan tindakan tersebut terhadap perbuatan orang lain sebenarnya adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia  menjelaskan bahwa Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindakan sebagaimana  dijelaskan KKBI dapat dikategorikan dengan beberapa kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku seperti:

  1. Pasal 170 KUHP:

Pasal ini mengatakan bahwa barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun 9 (enam) bulan. Pasal ini juga memuat pemberatan, jika menyebabkan luka maka maka ancamannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjata, jika mengakibatkan luka berat maka ancamannya menjadi 9 (Sembilan) tahun penjara dan jika sampai menyebabkan kematian maka ancamannya menjadi 12 (dua belas) tahun penjara.

Artinya dari pasal ini harus terbukti bahwa pelaku lebih dari satu orang.

  1. Pasal Penganiaayaan:

Pasal penganiayaan berada dalam Bab XX Pasal 351 sampai 358 KUHP.

(Baca Juga: Jika Ada Perdamaian Bagaimana Kasus Pidananya )

Jika sampai para pelaku melakukan tindakan awal berupa penculikan maka dapat dikenapan Pasal 328 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah Kekuasaan sendiri atau dibawah Kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Terhadap Pasal 328 KUHP ini, R.Soesilo pada bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 234 mengatakan:

  1. Supaya dihukum menurut pasal ini, maka harus dibuktikan bahwa pada waktu penjahat itu melarikan orang tersebut harus mempunyai maksud akan membawa orang itu dengan melawan hak dibawah Kekuasaan sendiri atau Kekuasaan orang lain juga dapat dihukum, apabila orang yang dilarikan itu akan terlantar. Melarikan (wegvoeren)= tidak peduli kemana saja.
  2. Perbuatan ini dinamakan menculik (menschenroof) dan menyerang pada hak kemerdekaan orang yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar Sementra R.I. yang menyatakan bahwa seorangpun tidak boleh ditangkap atau ditahan, selain  atas perintah untuk itu oleh Kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan menurut cara yang diterangkan didalamnya. Sesuai undang-undang dasar 1945 pun kemerdekaan seseorang dijamin.
  3. Yang diancam dalam pasal ini ialah, melarikan atau menculik orang sedang menahan atau mengambil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan pasal 333.

Pasal 333 KUHP berbunyi:

  • Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  • Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 90.)
  • Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  • Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan seseorang.

Lebih lanjut Menurut R.Soesilo Menahan (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dsb., akan tetapi tidak perlu, bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu tumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata “menahan”.

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan